Jakarta, INDONEWS.ID -- Jatuhnya ISIS di Suriah tidak serta menyelesaikan masalah terkait terorisme. Pasalnya mantan kombatan (FTF) dan mantan simpatisan ISIS (Returnis) termasuk wanita dan anak-anak yang tak memiliki tempat dan juga berusaha kembali ke negara masing-masing. Hal itu harus ditanggapi serius sehingga dibutuhkan pemahaman dan peraturan terkait.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius M.H saat membuka kegiatan Workshop on Managing FTF Returnees from Syria Including Women and Children yang diselenggarakan BNPT bersama Badan Anti Terorisme Belanda, Nationaal Coödinator Terrorismebestridjing en Veiligheid (NCTV) di Jakarta (7/10/19).
“Negara harus mengembangkan peraturan yang sesuai dalam menangani isu terkait FTF dan returnis secara komprehensif dan efektif, dalam framework peraturan Internasional dan nasional. Itulah tujuan dari workshop hari ini,” ungkapnya.
Suhardi menjelaskan workshop ini juga bertujuan sebagai wadah dari negara-negara dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahan terkait returnis dan FTF sehingga nantinya bisa menambah perspektif dan pengetahuan terkait isu ini
“Workshop ini ada untuk platform bagi negara-negara dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahannya terkait FTF. Saya harap kita bisa menambah pengetahuan, perspektif dan hal-hal penting lain dalam mengatasi isu ini,” ungkapnya.
Suhardi berharap workshop ini nantinya akan memberikan manfaat bagi negara-negara peserta workshop dalam menangani FTF dan Returnis. Ia sendiri menyatakan siap untuk berdiskusi lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi.
“Kita harap workshop hari ini akan memberi manfaat kepada semua partisipan. Saya juga menanti untuk berdiskusi terkait hal-hal dan apa yang dibutuhkan dalam menangani returnis, termasuk wanita dan anak-anak yang terasosasi dengan FTF,” ungkapnya.
Kepala NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg mengaku senang berada di Jakarta dan bertemu dengan sahabatnya, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Lebih gembira lagi, ia bisa memperkuat kerjasama dalam penanganan terorisme.
“Seperti yang saya katakan tadi, kerjasama internasional sangat panting dalam menangani terorisme. Saya bertemu BNPT selaku lembaga yang sudah memiliki pengalaman menangani terorisme,” ucap Aalbersberg.
Ia mengungkapkan antara BNPT dan NCTV sudah memiliki MOU penanggulangan terorisme. MoU itu meliputi kerjasama semua ahli dan intelijen, deradikalisasi, pendekatan lokal.
“Kita berbagi bagaimana membuat lembaga kita lebih baik. Khususnya hari ini dimana kita membuka konferensi, tentang FTF, khususnya deradikalisasi. Dengan kunjungan ini saya harap bisa belajar dari BNPT dalam menangani terorisme di Belanda,” ungkapnya.
Dalam workshop ini hadir pula Kepala Bada Anti Terorisme Belanda, Pieter-Jaap Aalbersberg, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayidhanto, Direktur Bilateral BNPT Bridjen Pol. Drs. Kris Erlangga Aji Widjaya, Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Brigjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol. Torik Triyono serta perwakilan dari negara-negara dan organisasi peserta workshop.
Setelah workshop delegasi Kepala BNPT dan delegasi NCTV bersama Perdana Menteri Belanda Mark RUtte diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Setelah acara kenegaraan itu, rombongan NCTV mengunjungi kantor BNPT di Sentul sekaligus berdiskusi lebih dalam tentang realisasi kerjasama yang pernah ditandatangani kedua negara di Amsterdam, Juni 2019 lalu. (Very)