Jakarta, INDONEWS.ID - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP -RI) kembali mengadakan Rakornas PBJ 2019 yang berlangsung selama 3 hari bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada 6 - 8 November 2019.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP-RI Ikak Gayuh Patriastomo, MSP mengatakan transformasi proses procurement atau proses pengadaan barang dan jasa menjanjikan banyak asas manfaat bagi beragam usaha di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan menggunakan procurement elektronik.
"Tema kita kemarin, kita ingin memperbaiki dan mentransformasi proses pengadaan untuk lebih memberikan manfaat bagi perekonomian, pengembamgan produksi di Indonesia, keterlibatan usaha lokal, dan UMKM," kata Ikak G. Patriastomo saat ditemui usai usai menjadi pembicara dalam Rakornas PBJ 2019 di JCC, Juma`at (8/11/19).
Ikak menambahkan, LKPP fokus memaksimalkan transparansi kebijakan dengan memperbaiki sistem dalam proses procurement. Sehingga, lanjutnya, akuntabilitas, integritas dan transparansi dari proses procurement itu bisa memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan produksi di Indonesia secara maksimal.
"Jika diketahui hari ini, kita sudah seratus persen elektronik, ada katalog, ada tendering yang kalo semuanya masuk di situ sebenarnya, relatif dan transparansi kita maksimalkan.
Lebih jauh, Ikak menerangkan, LKPP lebih menekankan upaya pendampingan dan advokasi untuk proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga, ungkapnya, bila ada yang menanyakan bagaimana caranya mengadakan barang dan jasa, pihaknya akan memberikan arahan.
"Kita sebatas hanya memberikan arahan, pendampinagn, bimbingan teknis, keterangan ahli, pemberkasan, berita acara, sampai ke pengadilan, kita memberikan keterangan ahli," tutur Ikak.
Terakhir, Ikak menjelaskan terkait procurement bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik di bidang pariwisata dan bidang lainnya, LKPP hanya sebatas memberikan arahan dan bimbingan teknis.
"Sementara actionnya, LKPP harus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian yang bersangkutan. LKPP RI bertugas mengkoordinir kementerian, lembaga dan perangkat daerah," tutupnya. *(Rikardo).