Jakarta, INDONEWS.ID -- Masyarakat berperan besar menentukan laju pembangunan daerah yang ramah hak asasi manusia (HAM).
"Laju pembangunan daerah yang sejalan dengan nilai HAM dan keadilan sosial akan dipengaruhi ekosistem politik, hukum, dan keamanan di daerah tersebut,” ujar Deputi V Bidang Kajian Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani dalam acara Festival HAM 2019 di Jember, Jawa Timur, Selasa.
Jaleswari mengatakan, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam merealisasikan pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan, menurutnya, menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam membangun daerah yang ramah HAM dan inklusif.
"Mengingat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ekosistem politik, hukum, dan keamanan di daerah yang kondusif, tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah," katanya seperti dikutip Antara.
Menurut dia, masyarakat memiliki porsi dan posisi yang strategis dalam menjaga daerah tempat tinggalnya agar tetap pada semangat kerukunan dan persaudaraan.
Ia mengatakan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dari tiga variabel yakni toleransi, kerja sama, dan kesetaraan cukup objektif untuk melihat apakah pembangunan daerah ramah HAM.
Namun berdasarkan data terakhir, indeks KUB 2018 mengalami penurunan skor yang cukup signifikan dari semula di poin 72,27 pada 2017 menjadi 70,90 pada 2018.
“Hal demikian tentu akan mempengaruhi laju pembangunan daerah yang ramah HAM dan berkeadilan sosial, tidak mungkin suatu daerah dinilai menjunjung tinggi nilai HAM bila daerah tidak rukun dan penuh dengan kekerasan,” ujarnya. (Very)