Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesal lantaran masih ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia korupsi. Padahal dirinya sudah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi sejak 15 tahun lalu.
"Kita ini sebagai bendahara setiap hari berhubungan dengan uang. Jadi dalam konteks kita bersihkan, birokrasi relatif bersih, kita masih lihat beberapa yang fail," kata dia di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Selasa, (3/12/2019).
Dirinya menceritakan masih ada korupsi yang terjadi di kantor pelayanan pajak (KKP). Bahkan dalam kasus yang ekstrim ada petugas pemeriksaan pajak yang main-main dalam bekerja atau kepala kantornya yang jadi mafia.
"Bisa enggak lebih keras dari dipecat karena itu bagian dari bagian yang menyakitkan hati kita. Setitik itu membuat persepsi kita pajak oh identik begitu (dengan korupsi). Kan kesal kan," jelas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga kesal lantaran masih adanya kegiatan korupsi di Kementerian Keuangan. Bahkan, gara-gara satu orang pelaku namun citra buruk akan diterima oleh seluruh anak buah dan instansinya.
"Setitik itu membuat persepsi kita pajak oh identik begitu, kan kesalkan. Yang 349 kerjanya bener hanya karena satu semua dipersepsi begitu. That`s pengkhianatan, makanya saya kesal banget soal itu," kata wanita yang akrab disapa Ani.
Tak hanya di Direktorat Jenderal Pajak saja, Sri Mulyani juga mengingatkan jajaran di direktorat lainnya. Apalagi komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan birokrasi bebas korupsi dilakukan sejak PBB mencanangkan Hari Anti Korupsi Dunia pada 9 Desember 2004.
"Jadi kalau kita lihat satu dua kasus di mana teman-teman kita failed kita harus berpikir kenapa mereka masih gagal. Ini PR buat kita semua. Berarti kita harus memperbaiki aparat pengendali internal kita," tandasnya. (rnl)