Jakarta, INDONEWS.ID - Rektor Universitas Katolik Indonesia (UKI) St. Paulus Ruteng Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. mengungkapkan, kampus yang dipimpinnya akan segera membuka fakultas baru yakni Fakultas Hukum.

Dr. Lon mengatakan pembukaan fakultas baru tersebut untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Manggarai dalam mendapatkan akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas khususnya hukum tanpa harus ke luar daerah terutama di pulau Jawa yang tentunya secara financial membutuhkan biaya yang besar.

"Memang Prodi Hukum sebetulnya sudah moratorium. Tapi berhubung NTT masih dalam wilayah 3T, jadi masih dimungkinkan untuk membukanya," ungkap Dr. Lon dalam rapat terbatas yang digelar di Gedung KIP, Wisma BSG, Jakarta, Jum`at (13/12/19).

Terkait persyaratan, Dr. Lon mengaku seluruh proses pemenuhan syarat-syarat pendirian fakultas baru tersebut telah dipenuhi seperti jumlah minimal dosen. Secara teknis juga, ungkapnya, sudah siap. Dr. Lon mengungkapkan, Fakultas Hukum untuk jenjang Strata 1 (S1) tersebut rencananya mulai dibuka pada tahun ajaran 2020-2021.

"Untuk kesiapan teknis sudah siap. Surat rekomendasi dari asosiasi prodi ilmu hukum masih dalam proses. Tapi, biasanya, setelah kita ajukan, dievaluasi oleh kedua Dikti. Jika terdapat kekurangan, berarti harus dilengkapi.  Jadi, kami mohon di-backup dari segi ketenagaan, kurikulum dan juga lobby-lobby di tingkat pusat," harap Dr. Lon.  

Sementara itu, salah satu tokoh Manggarai di Jakarta, selaku Komisioner KIP Romandus Ndau Lendong mendukung penuh pihak UKI St. Paulus untuk membuka fakultas Hukum. Ia menilai, Manggarai sebagai salah satu komunitas besar dalam negara hukum seperti Indonesia, diperlukan sebuah wadah yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

"Dan pilihan yang tepat adalah UKI Santu Paulus harus bisa menjadi wadah untuk belajar, termasuk belajar hukum. Karena, semakin modern suatu masyarakat itu, kompleksitas persoalan juga semakin banyak," kata Roman. 

Dalam rangka mengatasi berbagai kompleksitas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satu solusi adalah dengan terus memberikan edukasi agar masyarakat sadar dan paham hukum.

Alasan lainnya, lanjut Roman, masyarakat Manggarai juga memiliki bakat terhadap advokasi HAM untuk menjadi advokat HAM, advokat hukum dan sejenisnya. Orang Manggarai, kata Roman, memiliki panggilan terhadap kerja kemanusiaan.

"Jadi selain tadi, masyarakat belajar hukum, juga kompatibel dengan bakat-bakat kita. Sebab ujung dari advokasi itu kan keadilan. Di sana kan, Gereja Katolik juga banyak mengadvokasi tentang keadilan," tutup Roman.*(Rikardo).