Jakarta, INDONEWS.ID - Tahun 2019 yang baru saja berlalu adalah tahun penuh dinamika. Beberapa peristiwa penting terjadi sepanjang 2019, mulai dari bencana alam, isu sosial politik dan banyat peristiwa penting lainnya manjadi santapan utama, terutama rus komunikasi di lini masa sosial media.
Beberapa isu dan peristiwa penting nan heboh membekas lekat dalam ingatan setiap putra-putri pertiwi. Saking banyak dan beragamnya isu-isu sosial politik bangsa dan peristiwa penting lainnya yang mewarnai perjalanan hidup masyarakat Indonesia sepanjang 2019, mata dunia pun tertuju pada Indonesia.
Sebut saja di antaranya isu rasisme yang terjadi pada sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, konflik di Nduga yang menewaskan masyarakat sipil, juga tak terhitung aparat keamanan yang menjadi korban. Demo berjilid-jilid yang dilakukan secara serentak di seluruh kota-kota di Tanah Air sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil para elit. Tentang isu pelemahan KPK atas sebegitu mendadak dan tergesa-gesanya DPR merevisi UU KPK dan beberapa RUU lainnya.
Pemilihan Presiden dan Legislatif juga terjadi di tahun ini yang menambah daftar kelam dinamika persoalan bangsa sepanjang 2019. Beberapa lembaga mencatat, tahun 2019 sebagai tahun dengan rekam jejak perjalanan demokrasi di Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, karena banyak intrik politik yang tak sejalan dengan hati nurani. Hal ini lantaran praktek politik yang memanfaatkan isu identitas seperti agama, suku, ras, bahasa dll sangat kencang yakni mengerahkan segenap kekuatan jiwa raga dengan menghalalkan segala cara.
Salah satunya adalah dengan mengabaikan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang menjadi prinsip dasar hidup berbangsa dan bernegara khususnya di Bumi Pertiwi yang memiliki keberagaman di banyak aspek.
Para elit negeri, paham betul bahwa pemilih Indonesia di akar rumput adalah pemilih emosional. Sehingga, dengan memainkan isu SARA, seorang atau sekelompok politisi akan mampu meraup suara terbanyak dalam pemilihan, baik Pileg maupun Pilpres. Hasilnya, bisa kita buka kembali lembaran memori kita selama 2019.
2020 Bebas Politik?
Bangsa Indonesia telah melepas pergi 2019 dengan memberikan salam "good bye." Namun, apakah itu berarti selamat tinggal juga untuk praktek politik yang penuh intrik yakni kampanye hitam dengan memainkan isu SARA atau isu identitas? Jawabannya tentu tidak. Mustahil.
Tahun 2020 yang baru beberapa hari kita jejaki adalah tahun politik. Pemilihan Kepala Daerah sudah di depan mata dan akan berlangsung secara sporadis di seluruh Nusantara. Pertanyaannya adalah apakah para kandidat akan meninggalkan "cara lama" yakni kembali memainkan politik identitas dan terkonsentrasi pada isu SARA?
Perludem, salah satu lembaga yang getol menyoroti kebijakan pemerintah terutama bidang sosial politik, getol mendesak pemerintah memfokuskan pokok masalah dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Salah satunya praktik mahar politik yang menghabiskan biaya tinggi. Sistem penegakan hukum dalam larangan praktik mahar politik masih lemah. Perludem menemukan, bakal calon kepala daerah, kebanyakan akan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah.
Para politisi cendrung menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang dalam kontenstasi demokrasi karena mahar politik yang tinggi. Dengan menghalalkan segala cara, tentunya nanti ketika terpilih bisa memanfaatkan posisi untuk melakukan penjarahan terhadap uang negara, yang mana adalah uang rakyat.
Solusi dari Indonews.id
Membaca kondisi dan situasi seperti yang diuraikan di atas, Rikard Djegadut salah satu wartawan Indonews.id melakukan bincang-bincang ringan dengan Pemimpin Redaksi Indonews.id Drs H. Asri Hadi, Msi. Dalam bincang-bincang ringan tersebut, Bang Buyung, demikian Ia akrab disapa memberikan beberapa catatan penting, yang olehnya menyebut menjadi Catatan Awal Tahun 2020 sebagai Tahun Politik Babak II dari Indonews.id.
Asri Hadi yang merupakan pakar Bidang Managemen Pemerintahan dan Humas ini mengatakan politic cost atau mahar politik di Indonesia sangat tinggi. Hal ini, tambahnya, menjadi salah satu penyebab para calon yang ingin bertarung dalam kontestasi Pilpres, Pileg hingga Pilkada harus benar-benar kandidat yang memiliki kesiapan segala aspek.
"Baik secara strategi politik misalnya komunikasi politik termasuk jaringan dan lobby di tingkat pusat. Secara financial juga dia harus kuat untuk pengadaan logistik dan lain-lain," terang Asri Hadi.
Soal Financial ini, terang mantan Ketua Forum Intelektual Studi untuk Indonesia (FIS UI) ini, itulah yang menjadikan para calon ini melakukan manuver politik besar-besaran dan cendrung menghalalkan segala cara. Karena para kandidat ini, lanjutnya, fokusnya cuman satu, yaitu harus menang.
"Agar bisa mengembalikan semua cost yang dibuang untuk proses pemilihan tersebut. Untuk tahap dicalonkan saja, itu kan seseorang harus membayar mahal ke petinggi-petinggi partai. Apalagi, kalo calon dari dearah itu tidak banyak mengenal pejabat partai di tingkat pusat. Biasanya kan konsolidasi di tinfkat daerah itu ditentukan di tingkat pusat. Kalo di pusat sudah saling rangkul, di daerah juga ikut," tutur Aktivis Narkoba dan Jurnalis ini.
Relawan yang cukup militan dalam mensosialisasikan Jokowi di Pemilu yang lalu ini mengungkapakan, Indonews.id, sebagai satu-satunya media berita online yang menjadi bacaan tetap para petinggi dan pengambil keputusan di tingkat pusat, tambah Asri, memfasilitasi dan memberikan peluang kepada para tokoh dari daerah untuk `unjuk ide dan gagasan serta konsepnya` agar didengar oleh para pengambil keputusan di tinggkat pusat.
"Indonews.id lahir atas restu Jokowi. Maka, kita ajak teman-teman di daerah untuk bekerjasama dengan kita (Indonews-Red). Kita fasilitasi mempublikasikan ide dan gagasanya terkait konsep pembangunan di daerahnya. Petinggi partai di tingkat pusat tentunya akan menjaring figur-figur yang memiliki konsep dan visi misi yang konkrit dalam membenahi pembangunan di daerahnya," tambah pria 61 tahun yang masih aktif menjadi dosen IPDN ini.
Dengan terus mempublikasikan ide dan konsepnya, terang dosen Sekolah Staf Pimpinan (Sespim TNI) ini, sama artinya sang calon sudah mensosialisasikan visi misinya kepada petinggi partai pengambil keputusan dan masyarakat luas. Dengan demikian, terang Asri, ia telah melakukan kampanye dengan biaya yang sangat-sangat murah.
"Selain sangat murah, ia telah mengambil hati dan menyakinkan para pengambil keputusan dengan cara yang akademis dan visioner serta cerdas, cermat dan hemat. Jadi, kita tunggu para tokoh dan calon pemimpin daerah untuk bekerjasama. Salam dari seluruh redaksi dan managemen," tutup Asri Hadi.*(Rikardo).