Oleh: Brian Samosir*)
Jakarta, INDONEWS.ID – Akhir-akhir ini nama Edhy Prabowo menjadi sorotan publik karena melakukan kajian-kajian terhadap beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lama setelah Edhy Prabowo dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan KKP yang mengandung kontroversi di tengah – tengah masyarakat, termasuk kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster yang dibuat pada era menteri Susi Pudjiastuti.
Keberaniannya tersebut memunculkan berbagai reaksi, pro dan kontra terhadap Edhy Prabowo pun muncul di tengah – tengah masyarakat. Keberanian Edhy Prabowo merupakan fenomena yang langka karena melawan kecintaan publik terhadap Susi Pudjiastuti yang populer ditengah – tengah masyarakat pada saat itu. Popularitas Susi Pudjiastuti tidak bisa dipungkiri atas bantuan pihak media baik cetak maupun elektronik yang secara terus menerus melakukan pemberitaan terhadap aktivitas Susi Pudjiastuti.
Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini tampaknya serius akan melakukan revisi terhadap beberapa kebijakan KKP yang tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Keseriusan tersebut menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat, Edhy Prabowo banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Pada Sabtu (1/2/2020) kemarin, Edhy Prabowo kembali mendapat kritikan dari Ketua Umum (Ketum) GMKI.
Tidak ada angin, tidak ada hujan, Ketum GMKI menyampaikan kritikan kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini. Ketum GMKI menyebut Edhy Prabowo tidak berpihak pada kemiskinan masyakarat di Pesisir. Kritikan tersebut disampaikan atas dasar kekecewaannya kepada Edhy Prabowo yang berhalangan hadir pada acara Seminar Nasional di Sibolga, padahal Edhy Prabowo sudah menunjuk salah satu pejabat KKP untuk mewakili dirinya pada acara tersebut. Apakah layak Edhy Prabowo dikatakan tidak berpihak pada masyarakat pesisir hanya karena mengirim utusan pejabat KKP untuk hadir pada acara seminar tersebut? Jika tidak, adakah unsur kesengajaan yang dilakukan agar komunikasi Edhy Prabowo dengan pejabat KKP menjadi tidak harmonis sehingga konsentrasi kerja – kerja KKP menjadi tidak fokus?.
Mari kita kaji kembali, benarkah Pemerintah tidak berpihak pada masyarakat pesisir?.
Realitas kehidupan masyarakat pesisir saat ini masih cenderung lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah perkotaan (daerah yang memiliki berbagai akses bantuan pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan permodalan). Keempat akses tersebut merupakan akses fundamental untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keempat akses ini belum optimal dirasakan oleh masyarakat pesisir sehingga masyarakat pesisir sampai saat ini masih tertinggal.
Program pemerintah selama ini mengarah pada ketidak-berpihakan kepada masyarakat pesisir, hal ini sangat kontras kita lihat. Contoh ketidak-berpihakan pemerintah kepada masyarakat pesisir yaitu disparitas alokasi kuota BBM Bersubsidi (pemakaian BBM Bersubsidi untuk kapal nelayan lebih kecil dibandingan dengan pemakaian kendaraan bermotor), disparitas penerima bantuan perumahan subsidi (bantuan rumah subsidi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pesisir), dan disparitas penerima akses permodalan usaha kecil – menegah (masyarakat pesisir sering ditolak oleh bank BUMN karena dianggap tidak bankable). Deskripsi ini cukup memperlihatkan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) selama ini belum optimal dalam keberpihakan pada masyarakat pesisir.
Mari kita kaji kembali, benarkah Edhy Prabowo tidak berpihak pada masyarakat pesisir?
Saat ini KKP sedang menjadi sorotan masyarakat karena akan mengevaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 yang diterbitkan pada era Susi Pudjiastuti. Setelah mendengarkan banyak pihak, Edhy Prabowo akan mengevaluasi Permen KP tersebut. Evaluasi Permen KP nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, menambah pelaku usaha perikanan yang melibatkan masyarakat pesisir, ekspor komoditas perikanan meningkat, dan industrialisasi perikanan dapat hidup di kabupaten/kota pesisir. Bila harapan ini terwujud, maka seiring berjalannya waktu dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya lobster lokal. Kembali pada pertanyaan diatas, deskripsi ini belum cukup untuk menilai Edhy Prabowo memiliki keberpihakan atau tidak pada masyarakat pesisir, kita harus menanti kebijakan – kebijakan KKP lainnya yang diberlakukan pada era Menteri Edhy Prabowo.
*) Penulis adalah Ketua Cabang GMKI Cabang Bogor