INDONEWS.ID

  • Jum'at, 07/02/2020 17:30 WIB
  • Hadi Prabowo Sampaikan Pentingnya Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik

  • Oleh :
    • Mancik
Hadi Prabowo Sampaikan Pentingnya Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo usai Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Jakarta,INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo berbicara soal tantangan reformasi birokrasi pada acara "Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum" yang dilaksanakan di Situation Room Gedung, Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (07/02/2020).

Serah terima jabatan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dilakukan dari Didi Sudiana,kepada Imran.Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran.

Baca juga : Lebih Tinggi Dibanding Kementerian/Lembaga Lain, Menteri PANRB Apresiasi Penguatan Reformasi Birokrasi BIN

"Bahwa mutasi ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa baik itu dalam kapasitas untuk penyegaran maupun peningkatan referensi jabatan bagi personal. Serah terima ini juga mengandung penyerahan tanggung jawab, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, juga pengendalian di lapangan terkait target di Tahun 2020," kata Hadi.

Dalam kaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Hadi menilai perlu dilakukan percepatan seiring dengan adanya edaran dari KemenPAN-RB.

Baca juga : Wujudkan Birokasi Kelas Dunia, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah

"Kemudian juga penyederhanaan birokrasi ini perlu percepatan. KemenPAN-RB sudah ada edaran terakhir Nomor 28 Tahun 2019 inilah yang tentunya harus segera disosialisasikan, lebih khusus lagi dilakukan pemetaan jabatan yang didasarkan atas hasil evaluasi dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan," ujarnya.

Tantangan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), termasuk izin penataan jabatan bagi kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak di 270 daerah pada Tahun 2020 juga tak luput dari perhatian, Hadi meminta Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang baru juga dapat mencermati hal tersebut.

Baca juga : Menteri PANRB Apresiasi Kinerja BNPB Jalankan Reformasi Birokrasi

"Lebih penting lagi pergantian-pergantian PAW, ini kan butuh cepat, jangan sampai dilama-lamakan, ini juga tantangan. Termasuk izin untuk penataan jabatan tinggi pratama, jabatan esselon III dan IV maupun Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak. Ini memang sudah ada ketentuannya, tapi ini lebih kompleks lagi sehingga diharapkan dapat dilakukan percepatan," jelas Hadi.

Tak terkecuali dalam kaitannya dengan kewaspadaan nasional. Hadi berharap Kesbangpol mampu diperkuat kelembagaannya seiring tugas dan fungsinya yang kian strategis dalam masyarakat.*

 

 

Artikel Terkait
Lebih Tinggi Dibanding Kementerian/Lembaga Lain, Menteri PANRB Apresiasi Penguatan Reformasi Birokrasi BIN
Wujudkan Birokasi Kelas Dunia, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah
Menteri PANRB Apresiasi Kinerja BNPB Jalankan Reformasi Birokrasi
Artikel Terkini
BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
Raih Juara Dua "SPM Awards 2024", Pj Bupati Karanganyar: Tujuan Kami Bukan Penghargaan, Ini Hanya Bonus
Ini 5 Fitur Unggulan iPhone 15 Pro Max yang Perlu Anda Ketahui
Pj Bupati Maybrat hadiri Gala Dinner Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024
Menteri ATR/Kepala BPN Lakukan Peninjauan ke STPN untuk Menyapa Langsung Seluruh Taruna dan Taruni
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas