Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah pusat tidak memiliki arahan jelas dalam kebijakan penanganan covid-19. Hal itu menyebabkan beberapa kepala daerah terpaksa menempuh lockdown karena tak ada banyak pilihan kebijakan.
Hal itu dikatakan Trubus merespon langkah beberapa kepala daerah yang menerapkan lockdown di wilayahnya seperti Pemkot Solo, Bali, Papua, Maluku, dan Tegal. Daerah-daerah itu menerapkan lockdown dengan skala berbeda-beda.
"Pemerintah Pusat sering tidak jelas arahnya," kata Trubus saat dihubungi Jumat (27/3). dia lagi.
Hal lain yang memicu silang kebijakan, menurut Trubus adalah lemahnya koordinasi pusat dan daerah dalam penanganan virus corona.
Kasus corona hanya satu contoh. Sebab, menurutnya, kelemahan koordinasi ini sudah terjadi sejak era pascareformasi, begitu otonomi daerah diterapkan.
Pemerintah pusat seringkali sulit untuk mengambil kebijakan strategis lantaran setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.
Pemerintah pusat, Trubus menduga, juga tak berani menetapkan kebijakan lockdown di suatu daerah. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal lain adalah menyangkut keresahan sosial.
Lockdown bisa memicu protes sosial karena berpotensi mempengaruhi perekonomian masyarakat. Protes sosial inilah yang diduga Trubus coba dihindari oleh pemerintah di tengah penanganan wabah corona.
"Ini persoalannya kenapa pusat tidak berani, karena dia dihadapkan pada persoalan ya ketakutan untuk mendapat protes dari masyarakat di lokal," tambah dia lagi.
Perlu ada sikap tegas dari pemerintah soal lockdown daerah. Trubus khawatir jika dibiarkan berlarut, pemerintah daerah akan mengambil kebijakan-kebijakan strategis lain tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Kebijakan sepihak daerah bisa terjadi karena pemda lebih memiliki peran dan pengetahuan atas kondisi dan juga keadaan di wilayahnya masing-masing.
Terlebih dengan otonomi yang dimiliki daerah sejak reformasi. Peran kepala daerah bagi masyarakat lokal semakin kuat, terutama dalam menentukan arah kebijakan.
"Jadi otonomi daerah itu menyebabkan kepala daerah itu bertanggung jawab kepada rakyatnya karena dia dipilih langsung oleh rakyatnya," jelasnya.*(Rikardo).