Jakarta, INDONEWS.ID - Sejumlah daerah di Indonesia mengusulkan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri Kesehatan. Usualan tersebut diketahui, bertujuan untuk memperkecil penyebaran virus corona.
Terhadap pengajuan beberapa daerah menerapkan kebijakan PSBB, Menteri Kesehatan Terawan menolak dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan Jakarta, usulan penerapan kebijakan PSBB langsung diterima oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
"Iya ada beberapa daerah ditolak," ungkap Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni kepada media di Jakarta, Senin,(13/04/2020)
Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun aturan terkait yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Selain itu, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kedua ketentuan hukum di atas mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerapkan PSBB. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berkut:
a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah,
b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
Hingga saat ini, terdapat tiga daerah yang ditolak oleh Kementerian Kesehatan terkait usulan menerapkan PSBB. Penolakan usulan beberapa daerah tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Adapun tiga daerah yang ditolak tersebut di atas yakni Kota Sorong, Papua Barat; Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Tumur.*