Jakarta, INDONEWS.ID – Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara mendapat sorotan setelah Ruangguru, platform yang didirikannya, ditunjuk menjadi salah satu platform digital di program Kartu Prakerja melalui unit usaha Skill Academy. Beberapa pihak menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan tersebut.
Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta, Syafi Djohan, memberikan tanggapan atas polemik yang dihadapi Staf Khusus Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, persoalan antara Belva dan penunjukkan Ruangguru sebagai mitra di program Kartu Prakerja merupakan dua hal terpisah dan perlu dilihat dengan jernih.
"Belva telah memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses penunjukkan Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja. Dari sini, kita diajak untuk berpikir jernih agar tidak menimbulkan spekulasi yang justru menjauhkan persoalan dari keadaan sebenarnya," kata Syafi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Syafi menambahkan, adanya polemik yang dialamatkan terhadap Belva dalam jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden merupakan bentuk apresiasi publik dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Menurut Syafi, Belva telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu pejabat yang tanggap terhadap kritik.
"Belva memperlihatkan kepeduliannya terhadap kritik dan menanggapi semua tudingan secara apa adanya karena dia memang bekerja sesuai aturan. Ini menjadi modal baik ketika Indonesia ke depannya dipimpin oleh kaum millenial saat ini," kata Syafi.
Sementara itu, Teofilus Mian Parluhutan, Ketua Bidang Hukum dan Politik Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI JAKARTA menegaskan bahwa kita harus berpegang pada asas praduga tak bersalah. Artinya jangan langsung menuduh bahwa staf khusus menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan perusahaannya. Kita harusnya bangga ketika anak muda kita bisa berdaya saing, seperti Ruang Guru bisa bertarung melawan korporasi korporasi besar.
Teofilus juga menyampaikan saran bahwa para stafsus seperti Belva dan Andi Taufan harus mundur dari jabatannya sebagai CEO perusahaan, sehingga tidak ada konflik kepentingan.
“Mereka bisa mencontoh para pengusaha senior yang menjadi pejabat negara seperti Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, dan Wishnutama, yang perusahaannya juga masih mengerjakan proyek-proyek pemerintah tetapi karena mereka sudah mundur dari posisi struktural perusahaan dan perusahaan mereka mengikuti tender sesuai dengan peraturan yang ada jadi sah-sah saja,” ujar Teofilus.
Teofilus mengatakan, ada banyak pejabat yang mendapatkan proyek dari pemerintah bernilai milyaran bahkan trilyunan selama bertahun-tahun. “Kenapa itu tidak disorot? Tunas yang sedang bertumbuh jangan langsung dimatikan. Mereka ini adalah beberapa generasi muda terbaik Indonesia saat ini. Jangan langsung dimatikan tunas ini,” pungkasnya. (Very)