INDONEWS.ID

  • Senin, 20/04/2020 13:30 WIB
  • Soal Penanganan Corona, Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Terlalu "Loyo"

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Soal Penanganan Corona, Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Terlalu "Loyo"
Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah dinilai ragu dalam menentukan pilihan antara kesehatan atau sosial ekonomi dalam mengambil kebijakan penanganan Virus Corona atau Covid-19. Kebijakan tegas pemerintah seharusnya diambil meskipun akan berimbas kepada perekonomian.

Demikian dikatakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla atau JK dalam sebuah diskusi daring pada Minggu, 19 April 2020. 

Baca juga : Prof. Tjandra Yoga Aditama dan JK Hadiri "Sotf Launching" Pabrik Kantong Darah Nasional Pertama

"Memang ini semua pilihan sulit. Kalau tegas, efeknya ke ekonomi. Kalau sedikit longgar, memang ekonomi lebih longgar tapi memperpanjang masalah. Mau pilih mana, lebih cepat selesai atau membesar seperti di Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol yang saat ini sudah lockdown," ujar Wakil Presiden ke-10 dan 12 ini. 

JK mengingatkan bahwa semakin lambat pemerintah mengakselerasi penanganan wabah ini, maka penyebaran dan korban bisa bertambah. Meski saat ini peningkatan jangkitan penyakit itu sudah mulai mereda ketimbang pada awal penyebaran. 

Baca juga : Sindir Penggusuran di Rempang, JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu

"Awalnya 20 persen per hari naiknya, sekarang di bawah 10 persen. Kalau tidak cepat ambil tindakan, ini naik terus angka bisa ratusan ribu."

Karena itu, JK meminta pemerintah tegas meski dengan dibayangi risiko sosial ekonomi. Apakah pemerintah ingin mengambil risiko kesehatan atau sosial ekonomi. 

Baca juga : Ibaratkan KPK Seperti Masjid, Jusuf Kalla: Akan Efektif Bila Bebas Politik Praktis

Ia mengatakan bahwa kesehatan masyarakat tidak bisa diganti, sementara perkara sosial ekonomi bisa ditanggulangi misalnya dengan bantuan sosial maupun insentif. Dua hal itu, menurut JK, memang harus dipilih dan tidak bisa semuanya diraih.

JK menilai pemerintah kurang cepat dan tegas dalam menangani wabah Virus Corona. Hal tersebut terlihat pada sejumlah kebijakan yang belum ketat dalam memitigasi penyebaran penyakit ini.

"Misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung tapi kota tetap normal dan ramai, berarti jarak susah diatur, lalu kebijakan mudik masih simpang siur, ini perlu ketegasan," ujar dia.

Menurut JK, pemerintah sejak awal sudah terlambat mengambil langkah. Pasalnya, saat merebaknya Corona pada Januari lalu, pemerintah belum menanggapi serius persoalan ini.

"Malah memandang enteng," ujar dia. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia namun di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.

Akibatnya, dengan telatnya kebijakan mitigasi virus Corona diambil, JK mengatakan korban dan penyebaran semakin bertambah luas. Namun, apabila melihat beberapa negara yang cepat dalam penanganan, seperti Taiwan dan Korea selatan, penyebaran dan dampaknya tidak sebesar negara lain.*(Rikardo)

Artikel Terkait
Prof. Tjandra Yoga Aditama dan JK Hadiri "Sotf Launching" Pabrik Kantong Darah Nasional Pertama
Sindir Penggusuran di Rempang, JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu
Ibaratkan KPK Seperti Masjid, Jusuf Kalla: Akan Efektif Bila Bebas Politik Praktis
Artikel Terkini
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tumbuh Untuk Menginspirasi: PNM Berikan Pelatihan Literasi Keuangan Digital Serta Kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Strategi Sukses dalam Mengimplementasikan HRIS di Perusahaan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas