INDONEWS.ID

  • Rabu, 06/05/2020 12:30 WIB
  • Gugus Tugas: Ada Tiga Metode Pemeriksaan yang Dilakukan Pemerintah Indonesia

  • Oleh :
    • very
Gugus Tugas: Ada Tiga Metode Pemeriksaan yang Dilakukan Pemerintah Indonesia
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof. drh. Wiku Adisasmito. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof. drh. Wiku Adisasmito mengatakan rasio tes Indonesia per jumlah penduduk tidak bisa dibandingkan secara serta merta dengan negara-negara lain yang memiliki letak geografis dan kekuatan ekonomi yang berbeda-beda.

"Indonesia negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Tidak bisa serta merta dibandingkan dengan negara yang ekonominya tinggi dan penduduknya rendah," kata Wiku dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (5/5).

Baca juga : DR Rizal Sukma Terpilih menjadi Anggota Board of Advisers International IDEA

Menurut Wiku, kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan diperlukan adalah memperkuat sistem untuk proses pengujian sampel guna mengetahui kasus COVID-19. Pemerintah terus berupaya mempersiapkan laboratorium dan mendata jumlah sumber daya manusia laboran atau petugas laboratorium yang dimiliki.

Sehingga SDM yang ada bisa memenuhi kebutuhan petugas laboratorium yang diubutuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan Senin 4 Mei 2020, secara akumulatif telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 116.861 spesimen dari 86.061 orang yang diperiksa di seluruh Indonesia.

Baca juga : Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024

Wiku menyebutkan pengetesan sampel menjadi hal yang sangat penting agar bisa mendeteksi keberadaan virus di suatu wilayah. "Untuk mengetahui virus ada di mana kita perlu melakukan testing menggunakan alat dan proses tertentu, diambil sampelnya dari manusia yang terpapar," kata Wiku.

Dengan ditemukan kasusnya dengan cepat, kemudian dilanjutkan dengan perawatan pasien dan pelacakan riwayat kontak orang-orang yang kontak dekat dengan pasien positif COVID-19 untuk mencegah penyebaran terjadi lebih luas.

Baca juga : Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi

Dia menjelaskan saat ini ada tiga metode pemeriksaan  yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pemeriksaan Real Time-PCR yang merupakan standar utama dengan sensitifitas dan spesifisitas hingga 95 persen, tes cepat molekuler yang juga memiliki sensitifitas dan spesifisitas 95 persen, serta rapid test berbasis antibodi dengan sensitifitas dan spesifitas 60-80 persen.

Untuk tes RT-PCR, pemerintah Indonesia sudah menunjuk 46 laboratorium di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tes dengan target 10 ribu pengujian sampel per hari. Wiku menyebut pemeriksaan tes cepat molekuler sebenarnya sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia, namun terkendala pada ketersediaan cartridge khusus COVID-19 yang saat ini sulit didapat karena seluruh dunia membutuhkan.

Sedangkan yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah tes cepat berbasis antibodi yang digunakan sebagai skrining status COVID-19 pada masyarakat yang diduga terpapar virus. Tes cepat berbasis antibodi ini perlu diikuti oleh pemeriksaan RT-PCR untuk mengonfirmasi apabila seseorang diketahui positif terjangkit COVID-19.

Tes cepat berbasis antibodi memiliki keunggulan yang dapat mengetahui hasil dalam kurun waktu 15-20 menit, namun memiliki kelemahan dari sisi sensitifitas dan spesifitasnya yang rendah. (Very)

 

Artikel Terkait
DR Rizal Sukma Terpilih menjadi Anggota Board of Advisers International IDEA
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Artikel Terkini
Tingkatkan Penjualan dengan Chatbot WhatsApp CRM dari Kommo: Bisnis Monoton? Perbaiki dan Berikan Inovasi Baru Melalui Komunikasi!
DR Rizal Sukma Terpilih menjadi Anggota Board of Advisers International IDEA
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Terinspirasi Langkah Indonesia, Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas