Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui adanya tumpang tindih atau overlapping dalam distribusi bantuan sosial karena akurasi data penerima bantuan masih menjadi masalah yang harus terus diperbaiki.
Namun, dia menegaskan bahwa hal itu lebih baik ketimbang mereka tidak mendapatkan dukungan apa-apa di masa yang sulit ini.
"Apakah akan tumpang tindih? Ada, tetapi lebih baik daripada tidak dapat," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Bendahara Negara itu pun mengatakan, dengan berbagai program yang telah digulirkan, setidaknya hingga saat ini pemerintah bisa menjamin hampir 60 persen penduduk Indonesia memperoleh bansos dari pemerintah.
"Untuk pelaksanaan bansos, yang tercover bansos sudah lebih dari desil ke enam atau kurang lebih 55 persen penduduk RI. Ini belum memperhitungkan bansos yang disalurkan oleh pemerintah daerah," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Sri Mulyani menjelaskan, sudah tersalurkan kepada 16 persen masyarakat, sedangkan kartu sembako telah menyasar 36 persen warga. Subsidi listrik, sambung Sri Mulyani, telah dimanfaatkan oleh 50 persen masyarakat Indonesia.
Selain itu ada tambahan bantuan sosial tunai untuk 9 juta KPM di Jabodetabek, maka bansos pemerintah telah mencakup 55 hingga 59 persen penduduk Indonesia.
Dengan tambahan 11 juta orang penerima anggaran dana dari dana desa, maka sudah lebih dari 60 persen penduduk akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.
"Dan kalau sekarang ada Kartu Prakerja itu Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta, maka fokus masyarakat yang sangat masif dan memang ada kemungkinan risiko overlapping data menjadi muncul," tandasnya. (rnl)