Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan jual beli saham dalam kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Termasuk di antaranya terkait dugaan keterlibatan Bakrie Grup.
Menurut Daeng, hal ini penting dilakukan guna menghindari tudingan adanya barter politik dalam kasus asuransi pelat merah tersebut yang telah merugikan negara puluhan triliun.
“Saya kira, Jaksa Agung jangan ragu menangani kasus ini. Mau Bakrie Grup kek, mau Bank BUMN kek, siapapun harus diperiksa. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi,” jelas Daeng di Jakarta, Rabu (24/6).
Sebelumnya, pada Maret lalu, Tempo sempat menurunkan berita soalnya menyangkutnya Jiwasraya dalam menjual saham-saham yang terafiliasi dengan Group Bakrie.
Dalam investigasinya, Jiwasraya setidaknya berinvestasi di 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie. Namun Kejaksaan Agung menyatakan belum ada perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Bakrie atau Bakrie Group dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Menurut Daeng, upaya membongkar kasus Asuransi Jiwasraya ini menjadi taruhan kredibilitas Presiden. Sehingga, Jika penanganan kasus Jiwasraya ini kurang optimal, maka tuduhan public bisa saja mengarah ke Presiden.
“Apalagi, publik juga sudah mencium gelagat bahwa kasus Jiwasraya ini bangian dari oligarki kekuasaan,” ujarnya.
Karena itu, Daeng mendesak Presiden segera menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar kasus ini secara terang benderang.
“Jaksa Agung kan di bawah presiden. Mestinya, beri komando ke Jaksa Agung agar jangan main-main dengan kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Hal ini penting agar masalah ini tidak digeser-geser ke politik dan dikait-kaitkan dengan pemilu presiden 2019.
Sebab menurutnya, indikasi keterkaitan dengan pemilu 2019 sangat kuat. Apalagi, kasus ini terjadi menjelang pemilu. Sehingga diduga kuat ada kaitannya dengan bancaakan oligarki.
“Jadi, siapa saja yang patut diduga terlibat dalam kongkalikong kasus Jiwasraya, mulai siapa yang memanfaatkan, penempatan dananya, model investasinya ini harus diusut tuntas dan semua harus dibuka dan harus dipanggil,” tuturnya.
Dia menegaskan, penegakan hukum kasus Asuransi Jiwasraya ini sangat penting guna memberi pesan kepada investor bahwa iklim investasi di Indonesia kondusif.
“Kalau benar serius, maka kerugiaan Jiwasraya sebelum 2008 harus diusut. Dan akan membuka secara terang benderang, siapa saja yang terlibat,” pungkasnya.*(Rikard Djegadut)