Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menegaskan kembali persiapan Pilkada dan mendukung penuh agar stabilitas sosial-politik di daerah tetap terjaga dalam menyambut Pilkada Serentak Tahun 2020 serta penerapan protokol kesehatan.
"Dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah juga secara intens melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga (KL). Baik di pusat maupun di daerah untuk memastikan setiap proses dan dukungan tahap proses Pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Disamping hal-hal lain seperti sosialisasi pelaksanaan Pilkada setiap waktu kita umumkan apakah di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah yang juga posisi ini jelas Diskominfo atau Humas strategis dalam menyuarakannya," jelasnya pada acara sosialisasi PKPU dan PerBawaslu terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada Tahun 2020 di gedung F Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (26/06/2020)kemarin.
Irman juga mengakui telah melakukan penguatan fungsi komunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan Pilkada serentak sesuai dengan protokol covid -19.
"Termasuk juga kita berdialog dengan berbagai lembaga masyarakat, berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun Ormas (organisasi masyarakat), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya terkait dengan Pilkada secara langsung guna mendukung Pilkada serentak Tahun 2020 ini sesuai dengan protokol covid-19 ini dapat berjalan dengan baik," tuturnya.
Selain itu hasil monitoring yang telah dilakukan di daerah menjadi pembelajaran kembali agar kita semua saling berwaspada supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang hanya akan memicu konflik seperti pada kasus proses verifikasi.
"Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya sehingga di daerah yang lain tidak terjadi hal demikian," imbuh dia.
Oleh sebab itu, Kemendagri mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan tentunya bersama-sama rekan Kesbangpol di provinsi maupun di kabupaten/kota, Kemendagri mengharapkan adanya langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik.
"Hendaknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggara Pilkada ini," ujarnya.
Adapun pemanfaatan media sosial ditengah masyarakat luas diharapkan agar justru menjadi wadah untuk menyebarkan konten positif dan membangun.
"Kemudian juga perlu pemanfaatan media sosial yang ada di masyarakat. Nilai-nilai sosiokultural selama ini hidup dan berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan menjadi perekat di masyarakat dan menjadi penyeimbang juga di dalam kondisi cegah konflik yang ada di masyarakat," pungkasnya.
Demikian sebagaimana diketahui pada tanggal 15 Juni yang lalu sudah ditetapkan sebagai tanggal dimulainya tahapan lanjutan dari pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Penetapan tanggal dimulainya tahapan tersebut diumumkan oleh Ketua KPU pada tanggal 18 juni 2020. Maka harapannya agar semua berjalan lancar.
"Nah tentunya pada perjalanannya banyak hal-hal yang kini saya pikir kita perlu kawal bersama, perlu monitor bersama sehingga dalam sekian tahapan penyelenggara Pilkada 2020 ini dapat berjalan baik dan lancar," tutupnya.*