Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana Jokowi merombak jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya bersama Ma`aruf Amin disambut baik Netizen. Alasan Jokowi atas rencana itu dilatari oleh kinerja beberapa menteri yang menurutnya kurang memiliki sense of crisis. Padahal Jokowi menuntut para pembantunya bekerja extraordinary di tengah pandemi COVID-19.
Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam rilis hasil survei terbaru terkait persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi covid-19 mengatakan, sejumlah respoden mengharapkan agar nama-nama mantan menteri masuk kembali. Seperti, Susi Pudjiastuti, Dahlan Iskan, hingga Arief Yahya.
"Jadi posisi tertinggi begitu dari tokoh-tokoh yang diharapkan kembali untuk bergabung dengan kabinet diisi oleh Susi Pudjiastuti dengan 37,2 persen, kemudian ada Arief Yahya 32,2 persen, kemudian Pak Dahlan Iskan 31,4 persen," kata Dedi dalam diskusi daring mengutip dari Warta Ekonomi Sabtu 4 Juli 2020.
Sementara, nama lain yang juga diharapkan bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Rizal Ramli, Ignasius Jonan. Kemudian ada juga Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Said Aqil Siradj.
Untuk diketahui Susi Pudjiastuti merupakan menteri kelautan dan perikanan di periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Begitu pun Arief Yahya yang pernah menjabat menteri pariwisata di periode Jokowi. Sementara Dahlan Iskan pernah menjadi menteri BUMN di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya Indonesia Political Opinion (IPO) juga merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju di masa pandemi covid-19. Hasilnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly jadi menteri yang paling diharapkan publik untuk di-reshuffle sebanyak 64,1 persen.
Disusul di belakangnya Menkes Terawan Agus Putranto 52,4 persen, Menaker Ida Fauziah 47,5 persen, dan Menteri Agama Fachrul Razi 40,8 persen.
Lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan 36,1 persen, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33.2 persen, Menteri Sosial Juliari Batubara 30.6 persen, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1 persen.*(Rikard Djegadut).