Jakarta, INDONEWS.ID -- Survei Libang Kompas tentang perbaikan kinerja kabinet menunjukkan, sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.
Upaya pemerintah yang telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit, dinilai publik juga belum puas. Sebanyak 68,5 responden menilai kebijakan tersebut belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat melontarkan teguran keras pada kabinetnya. Jokowi menyebutkan para menteri kurang memiliki sense of crisis.
Berkaitan dengan teguran itu, sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini.
Namun, betulkah perombakan kabinet menjadi satu-satunya jalan terhadap perbaikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini?
“Saya kok masih bilang belum,” ujar pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam kepada Indonews.id, di Jakarta, Senin (13/7).
Dia tidak menampik bahwa survei merupakan upaya sistematis dan ilimiah untuk meneropong keinginan masyarakat terkait sebuah kebijakan publik.
“Namun politik bukan hanya berdasar ilmiah doang. Politik harus dengan pertimbangan yang banyak. Ilmiahnya survei itu hanya tergantung situasi sesaat. Bisa berganti besuk atau lusa. Namanya juga opini publik,” ujarnya.
Karena itu, katanya, jika dilakukan reshuffle kabinet, maka akan mengundang kegaduhan politik karena akan dipakai oleh lawan politik Presiden Jokowi untuk menghantamnya.
“Reshuffle hanya akan mengundang destabilitasi politik karena akan dipakai lawan politik Presiden Jokowi untuk bikin kegaduhan. Sebagai ‘bukti’ bahwa Presiden Jokowi gak mampu: mulai soal Covid-19, soal RUU HIP, soal Novel, soal KPK vs PDIP, dll. Belum lagi ekonomi yang jeblog saat ini. Mending membuat ketenangan daripada kegaduhan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Libang Kompas baru saja melakukan survei terkait kinerja para menteri kabinet Jokowi.
Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.
Seperti dikutip dari Kompas.com, ada sejumlah alasan yang menyebabkan publik merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.
Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.
Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.
Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.
Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.
Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.
Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan teguran pada kabinetnya. Oleh Jokowi, jajaran menterinya disebut kurang memiliki sense of crisis.
Berkaitan dengan teguran itu, sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini.
Beberapa nama pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kinerja dalam menghadapi Covid-19.
Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, ini, khususnya terkait dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini. Kemudian, sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Namun, publik berharap bahwa perombakan harus dilakukan demi mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu. Menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah mereka yang berasal dari kalangan nonpartai politik. (Very)