Jambi, INDONEWS.ID - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap menerima kunjungan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Yuan Candra Djaisin. Kunjungan ini berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Rabu,(15/07/2020)
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Iyo Nian Library Café BPKP yang berlangsung santai dan akrab. Sambil menikmati sajian kopi khas Kerinci, Rudy memperkenalkan Iyo Nian Library Café sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik kepada Kepala Perwakilan BPK beserta jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy didampingi oleh Koordinator Bidwas APD, Muzakkir, Koordinator Bidwas AN, Husin Gasim, Koordinator Bidwas IPP, Hermaji, Koordinator Bidwas Investigasi, Imam Surono dan Kasubbag Umum, Dodo Widodo. Sementara itu, Yuan didampingi oleh Kasub Auditorat Jambi I, Subagijanto, dan Kasubbag Humas dan TU, Hendra Saputra.
Kedatangan Yuan kali ini ke Kantor Perwakilan BPKP dalam rangka silaturahmi di masa Pandemi Covid-19. Keduanya berkoordinasi terkait dengan penanganan Covid-19, baik yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat maupun anggaran Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan tersebut, Rudy mengatakan, ke depannya auditor harus dapat merespons tantangan untuk tumbuh dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan menerapkan audit Kenormalan Baru.
Rudy juga berharap, upaya ini dapat turut serta mendorong adaptasi auditor pada kenormalan baru sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan BPK sangat antusias ketika dikenalkan dengan konsep Library Cafe BPKP dan akan mengadopsinya untuk BPK.
Pada kunjungan tersebut, keduanya juga melakukan knowledge sharing terkait kolaborasi BPKP-BPK yang sedang dikembangkan di Pusat, pengembangan Institut Pemeriksa Keuangan Negara, isu-isu strategis di daerah, dan antisipasi penugasan BPK atas program penanganan Covid-19.
Saat kunjungan tersebut, juga dilakukan sharing hal-hal strategis terkait opini Pemda ke depan, seperti kemungkinan Pemerintah Daerah menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jika anggaran penanganan Covid-19 tidak dikelola dengan baik dan tidak akuntabel.
Kepala Perwakilan BPK juga sangat mengapresiasi peran aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh BPKP di beberapa Pemerintah Daerah. SIMDA ini sangat bermanfaat dalam membantu audit BPK di situasi Kenormalan Baru sehingga BPK berhasil memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada semua Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jambi.*