Jakarta, INDONEWS.ID - Pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut), Djarot Saiful Hidayat membeberkan alasan PDIP tak mengusung Akhyar Nasution dalam Pilkada Medan. Menurut Djarot, PDIP melakukan seleksi ketat terhadap siapapun calon kepala daerah yang akan diusung salah satunya tak pernah terlibat dalam kasus hukum.
"Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan Partai. PDIP belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ujar Djarot kepada wartawan, Sabtu (25/7).
Akhyar Nasution sendiri tercatat pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 senilai Rp 4,7 miliar. Menurut Djarot, hal itu pun menjadi alasan PDIP tak mencalonkan Akhyar di Pilkada Medan.
"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke Partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan Partai tersebut," ungkapnya.
Selain itu dugaan kasus tersebut, kata Djarot, pertimbangan PDIP lainnya terkait posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera.
"Pertimbangan yang komprehensif, strategi, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan Partai. PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan Partai koalisi pendukung Pak Jokowi," katanya.
Lebih jauh, Dajrot mengatakan PDIP akan memberikan sanksi disiplin terhadap kepindahan Akhyar ke Partai Demokrat. Dia menegaskan berdasarkan peraturan tak mengizinkan kader memiliki keanggotan ganda dengan partai lain.
"Ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," katanya.
Pada kesempatan yang berbeda, Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat menanggapi berpindahnya Akhyar NasParta ke Partai Demokrat, belum pernah terkonfirmasi ke PDIP.
"Ahyar tidak pernah sampaikan ke partai dan kita tidak merasa kehilangan karena stok kader yang lebih bagus di partai cukup melimpah. Itu adalah bagian dari kristalisasi kader yang justru akan membuat partai akan lebih sehat dan kuat dalam menjawab tuntutan kemajuan jaman," ujar Djarot.
Terlepas dari berpindahnya Akhyar ke Demokrat, Muncul beragam spekulasi alasan berpindah Akhyar. Karena muncul kemungkinan PDIP yang lebih memilih Bobby Nasution selaku menantu Presiden Joko Widodo ketimbang Plt Wali Kota Medan itu, pada Pilkada nanti.
"Partai memiliki alat ukur yang objektif untuk menilai kinerja kader partai yang akan ditugaskan di lembaga eksekutif. Sekaligus untuk menentukan apakah incumbent akan di calonkan atau tidak dicalonkan kembali dalam Pilkada," jawabnya.
"Sebagai seorang teman saya sudah banyak sampaikan ke Pak akhyar, agar tidak lupa pada sejarah agar selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah. Kepada kita sekaligus selalu melakukan introspeksi diri secara mendalam dan jujur pada diri sendiri," tambahnya.*