Jakarta, INDONEWS.ID - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mendukung kinerja percepatan dalam menghadapi pandemi di Provinsi Jawa Timur. Melalui BNPB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Pos Gabungan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 atau Posgagah.
Posgagah ini bertujuan mendukung penurunan kasus positif Covid-19, khususnya di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Posgagah melakukan kegiatan yang difokuskan pada aktivitas pencegahan.
Upaya ini memastikan masyarakat yang sehat tetap sehat. Dari sisi capaian aktivitas yang diharapkan, Posgagah berharap ada perubahan perilaku di tengah masyarakat.
"Kami berharap masyarakat menjadi lebih mematuhi dan menerapkan protokol Kesehatan. Posgagah ini akan mendukung aktivitas pencegahan COVID-19 selama satu bulan ke depan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan melalui pesan digital, Jakarta, Rabu (29/07/2020).
Ia menambahkan, Posgagah ini akan melatih kelompok ibu dan sukarelawan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan COVID-19 melalui penyampaian materi edukasi, mitigasi dan sosialisasi yang berbasis pada kearifan lokal dan lokalitas.
"Akan diadakan delapan pelatihan setiap hari yang dibagi ke dalam empat kelas dan dua shift (pagi dan sore). Pesertanya berasal dari 38 Kecamatan di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Sedangkan pemateri, Posgagah akan mengundang akademisi, lembaga/organisasi dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan aktivitasnya. Selain itu, akan dibentuk sistem monitoring realtime berbasis lokus dan evident based dengan memanfaatkan InaRISK.
Wakil Gubenur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hadir meresmikan Posgagah di GOR Hayam Wuruk Makodam V/Brawijaya. Pemerintah daerah berharap Posgagah mampu untuk menurunkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
Peresmian Posgagah ini dihadiri unsur Muspida, Muspika, akademisi, lembaga dan organisasi kemanusiaan, lembaga usaha dan sukarelawan di wilayah Jawa Timur
Posgagah ini merupakan bagian dari operasi kewilayahan berbasis kecamatan. Metode yang digunakan yakni pelibatan pentaheliks, dengan melibatkan unsur atau heliks pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, TNI, Polri, lembaga usaha, pakar/akademisi, ulama, budayawan, tokoh masyarakat, sukarelawan dan media massa.
Kasus konfirmasi positif di wilayah Jawa Timur termasuk tinggi di antara provinsi yang lain di Indonesia. Provinsi ini merupakan salah satu prioritas dari delapan provinsi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Melalui kolaborasi dan sinergi multiheliks, fokus pencapaian untuk menurunkan atau memutuskan mata rantai penularan dapat dilakukan secara efektif.*