INDONEWS.ID

  • Kamis, 20/08/2020 14:01 WIB
  • Sri Mulyani Ungkap Tantangan Penanganan COVID, Termasuk Menteri Baru yang Tak Berpengalaman dalam Birokrasi

  • Oleh :
    • very
Sri Mulyani Ungkap Tantangan Penanganan COVID, Termasuk Menteri Baru yang Tak Berpengalaman dalam Birokrasi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Foto: CNN Indonesia)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah tantangan dalam serapan anggaran penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah perubahan kebijakan dalam tiga bulan terakhir.

Baca juga : Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD

Selain itu, kata Sri, juga terkait dengan orang yang baru menjabat menteri dan tak memiliki pengalaman birokrasi.

"Beberapa menteri benar-benar baru menjabat (sebagai menteri). Saya selalu berpikir seandainya semua menteri seperti saya, berharap mereka sudah tahu tentang birokrasi, kebijakan, dokumen anggaran. Tapi tidak, beberapa dari mereka benar-benar baru (menjadi menteri), mereka belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya," ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia.com, Rabu (19/8).

Baca juga : Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Pemerintah mengalokasikan dana penanganan covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,75 persen per 6 Agustus 2020.

Lambatnya serapan anggaran itu berkali-kali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, membuat kepala negara naik pitam kepada para menterinya.

Baca juga : Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua

Namun, Sri Mulyani menuturkan menyalurkan dana tersebut tidak semudah menyiram air di toilet. Pasalnya, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyalurannya melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Presiden meminta dana tersebut harus disiram kepada masyarakat. Tapi, menyiram dana ke masyarakat ini tidak semudah menyiram air ke toilet. Ketika menyalurkan dana, pemerintah akan diaudit mengenai siapa target penerimanya, alamatnya, jadi ini bicara tentang data," katanya.

Tantangan lainnya, lanjutnya, adalah skema Work From Home (WFH) sehingga membatasi komunikasi antar menteri maupun stafnya. Kondisi ini tentunya membuat perumusan kebijakan menjadi lebih menantang.

Belum lagi, ketika kebijakan tersebut harus berubah-ubah menyesuaikan kondisi di lapangan maupun data yang ada. Namun, ia menegaskan kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di semua negara.

"Sebagai Menteri Keuangan saya minta seluruh staf saya bekerja keras. Bahkan, setiap pekan kami melihat perkembangan alokasi anggaran," kata Ani, sapaan akrabnya. (Very)

 

 

Artikel Terkait
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas