Jakarta, INDONEWS.ID - Program Studi Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan Webinar Daring Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah di Era New Normal pada hari Selasa, 25 Agustus 2020.
Webinar yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan dibuka oleh Dr. Hadi Prabowo, MM (Rektor IPDN) ini menghadirkan pembicara yang hadir adalah Dr. Hari Nur Cahya Murni (Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri), Prof. Dr. nurliah Nurdin, MA (Direktur Poltek STIA LAN Jakarta dan Guru Besar IPDN), Drs. Sukamta (Bupati Tanah Laut Kalsel), Dr. Muhadam Labilo, M.Si. (Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN), dan Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si. (Wakil Direktur Bidang akademik pada Program Profesi Kepamongprajaan IPDN) sebagai Moderator.
Pada kesempatan ini, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. sebagai salah satu narasumber membawakan
presentasi bertema Kepemimpinan Adaptif pada Pemerintah Daerah di Era CoViD-19. Paparan ini
dimulai dengan pemaparan data terkait pandemi CoViD-19 dan dampaknya ke seluruh sektor.
Terdapat sekitar 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia terdampak CoViD-19 karena penutupan tempat
kerja. Tutupnya tempat kerja juga berdampak pada sektor ekonomi dan diklaim sebagai kondisi ekonomi terburuk semenjak Perang Dunia II. Ancaman krisis ekonomi akibat CoViD-19 di Indonesia melemahkan 3 sektor utama ekonomi yaitu pariwisata, investasi, dan perdagangan. Data dari BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan II Tahun 2020 turun drastis menjadi - 5,32%.
Dampak di sektor pemerintahan, Kementerian PAN-RB mengusulkan ASN bisa bekerja di rumah
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, biasanya dikenal dengan sistem e-office. Data dari pemerintah menyatakan sudah memiliki 572.000 pegawai yang melek teknologi dari total ASN mencapai 4,3 juta orang. Pandemi ini mendorong pimpinan pusat dan daerah untuk melakukan inovasi dan perubahan-perubahan dalam rangka mempercepat dan menstabilkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah satu hal yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah yaitu dengan melaksanakan kepemimpinan adaptif. Elemen yang harus diperhatikan yaitu perlunya kesadaran situasi, pembuatan keputusan, komunikasi, dan energi. Mengapa kepemimpinan adaptif penting? Ini terkait dengan adanya perubahan yang cepat dalam masa pandemi. Kepemimpinan adaptif dalam skala nasional dan global memungkinkan pemerintahan yang terbuka dan transparan tentang pembelajaran, menggunakan proses pengambilan keputusan kolektif dan membangun kepercayaan
warga masyarakat.
Selama pandemi, kebijakan pemerintah daerah berfokus pada penambahan alat kesehatan, insentif
kepada tenaga kesehatan, pembangunan RS darurat, pengembangan ekonomi lokal, dan jaring
pengaman sosial berbasis kecamatan atau desa.
Terdapat 3 praktek pemerintah daerah yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali di mana
terdapat sinergi antara Gubernur sampai dengan pengurus desa adat. Ini memanfaatkan budaya
gotong royong yang masih kuat di Bali. Efeknya, tren penularan CoViD-19 di Bali mengalami
penurunan.
Kedua, praktek dari Pemerintah Provinsi Jawa barat yang proaktif menyediakan tes massal PCR, update melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat), dan menggerakkan Karang Taruna dan Ibu-ibu untuk membantu warga yang terinfeksi dan penyelenggaraan dapur umum. Provinsi ketiga yaitu DKI Jakarta yaitu Kolaborasi Sosial berskala Besar (KSBB) yang merupakan fasilitas untuk ‘mempertemukan’ pihak yang ingin membantu dengan pihak yang membutuhkan bantuan.
Kelompok sasaran program KSBB ini yaitu penghuni Penampungan Warga Rentan, Panti Asuhan Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, Panti Sosial Penyandang Cacat, Pondok Pesantren, dan lokasi prioritas potensial lainnya. Kesimpulan dari paparan dari Prof Nurliah Nurdin bahwa kepemimpinan adaptif adalah prasyarat pemimpin daerah dalam menghadapi CoViD-19 dengan mengdepankan nilai-nilai transparan dan komunikatif untuk meningkatkan kepercayaan publik. (Lka)