Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan berbagai macam persolan yang sering kali dihadapi dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satunya masalah korupsi yang melekat dalam kehidupan pejabat di daerah.
Mantan Kapolri ini pun membeberkan salah satu faktor penyebab mengapa pejabat di daerah sering kali melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Tito, salah satu penyebab lahirnya tindakan korupsi oleh pejabat pemerintahan di daerah karena biayai politik yang tinggi dalam setiap konstestasi seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
"Pemilu atau Pilkada membutuhkan biayai tinggi sehinggga menjdi akar dari budaya korupsi," kata Tito dalam dalam webminar bertajuk `Visi Negara Kesatuan RepublikIndonesia Melalui Pemilu dan Pilkada` yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jakarta, Senin,(31/08/2020) kemarin.
Tito kemudian menjelaskan, mahalnya ongkos politik dalam setiap Pilkada di Indonesia tidak sebanding dengan gaji yang akan diterima oleh kepala daerah. Perbandingan yang tak seimbang antara gaji dan biaya politik inilah yang membuat pejabat sering kali melakukan korupsi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, para pendiri bangsa telah mendirikan negara Indonesia dengan sistem demokrasi. Hal ini tercatat secara jelas dalam ideologi negara kita Pancasila.
Sebagai wujut pelaksanaan sistem demokrasi, jelas Tito, dilaksanakan Pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam siklus lima tahunan. Adanya Pilkada tidak akan mengubah sistem bernegara menjadi oligarki atau negara teologis.
"Founding Fathers kita sudah mendirikan negara ini sebagai negara demokrasi, artinya negara ini negara demokrasi,tidak akan menjadi negara oligarki, atau negara teologis," tegas Tito.
Pada kesempatan yang sama, ia mengingatkan bahwa masih ada oknum -oknum yang ingin memanfaatkan kebebasan dan demokrasi di Indonesia untuk mengganti sistem bernegara dan dasar negara Indonesia dengan paham lain yang mereka yakani.
Karena itu, Tito berharap, seluruh warga bangsa mesti tetap berkomitmen pada sistem yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa yakni demokrasi Pancasila.*