Jakarta, INDONEWS.ID -- Pentagon menerbitkan laporan tahun 2020 terkait militer China.
Dalam laporan tersebut dikatakan tahun ini China tidak hanya menunjukan modernisasi militernya namun China sedang mempertimbangkan secara kuat lokasi (has likely considered locations) bagi fasilitas logistik militer China di Myanmar, Thailand, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, and Tajikistan.
Guru Besar Hukum Internasional UI yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani, Hikmahanto Juwana menyebutkan bahwa Indonesia yang merupakan salah satu negara yang disebut, harus waspada dengan penyebutan ini. Hal ini mengingat Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
“Indonesia tidak seharusnya menyediakan wilayah kedaulatannya untuk apapun penempatan tentara asing dari manapun. Ketergantungan ekonomi Indonesia ke suatu negara tidak boleh menggoyahkan politik luar negeri bebas aktif dan kokohnya kedaulatan Indonesia,” ujar Hikmahanto melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (3/9).
Namun Indonesia juga harus berhati-hati dalam menyikapi laporan Pentagon tersebut. Hal itu, kata Hikmahanto, mengingat pada saat ini AS sedang membutuhkan legitimasi dari banyak negara untuk berhadapan dengan militer China di Laut China Selatan.
“Indonesia tidak seharusnya terjebak untuk mendukung AS dalam rivalitasnya dengan China,” ujarnya.
Ada kemungkinan penyebutan Indonesia dalam laporan tersebut agar Indonesia menaruh curiga yang berlebihan terhadap China. Ini dilakukan karena AS memiliki pengamatan Indonesia terlalu dekat bahkan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap China.
Disinilah, kata Hikmahanto, pentingnya Indonesia menjaga jarak antar negara besar yang berseteru dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
“Bila pengambil kebijakan berat sebelah ke salah satu negara maka rakyat akan menilai dan mereka akan memastikan untuk tidak memilih partainya dalam pemilu mendatang,” pungkasnya. (Very)