Jakarta, INDONEWS.ID - Pernyataan kontroversial Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumbar beberapa waktu lalu menimbulkan reaksi negatif dari sebagian warga Sumbar, khususnya orang Minangkabau.
Terbaru, Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni kompak mengembalikan Surat Keputusan (SK) PDIP yang mengusung mereka.
Ali Mukhni menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Mulyadi untuk mengembalikan SK PDIP atas permintaan masyarakat dan banyak tokoh Sumbar.
"Langkah ini kami ambil karena didorong oleh masyarakat Sumbar yang berada di ranah Minang maupun di rantau. Selain itu, banyak tokoh masyarakat Minang yang menelepon saya. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," kata Ali Mukhni mengutip CNNIndonesia.com, Sabtu (5/9).
Ali menambahkan bahwa pihaknya mendaftar ke KPU Sumbar pada Minggu (6/9) tanpa SK PDIP. Dengan demikian, pihaknya hanya mendaftar dengan bekal SK Demokrat dan PAN yang masing-masing punya sepuluh kursi di DPRD Sumbar.
Mengutip CNNIndonesia, Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman sudah dihubungi beberapa kali melalui ponsel dan WhatsApp untuk meminta konfirmasi namun ia tidak menjawab panggilan. Mulyadi juga tidak menjawab panggilan setelah dihubungi beberapa kali melalui ponsel.
Sebelumnya, Puan mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan reaksi negatif dari sebagian warga Sumbar, khususnya orang Minangkabau. Komentar Puan itu adalah: "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila."
Puan menyampaikan hal itu ketika menyerahkan SK PDIP sebagai partai yang ikut mengusung Mulyadi-Ali Mukhni.
Terpisah, Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Stategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana mengkonfirmasi masalah pengembalian SK tersebut.
Dia mengaku telah berhubungan dengan Mulyadi dan meminta sendiri Mulyadi mengembalikan dukungan kepada PDIP.
"Saya tadi baru telponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP," kata akun twitter @panca66, Sabtu (5/9).
Kemudian ia mengatakan bahwa Mulyadi setuju untuk mengembalikan dukungan tersebut. Ia berharap pengembalian dukungan dapat menjaga pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni.
"Prinsipnya dia setuju dengan saran saya. Mudah-mudahan ada mekanisme pengembalian dukungan seperti itu. Daripada memberi efek negatif. Toh dukungan Partai Demokrat dan PAN sudah cukup," jelas dia.
Pernyataan Puan soal Sumbar mendukung Pancasila memang menimbulkan kontroversi. Ahli hukum tata negara sekaligus tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun mengkritik pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Dia menilai Puan tidak seharusnya mempertentangkan Pancasila dengan masyarakat Sumbar yang dianggap religius. Refly berpendapat makin seseorang religius, maka semakin pancasilais.*