“RUU Omnibus Law Cipta KerjaHumaha?” tulis Pay Santosi. “#Tolakruuomnibuslawclusterketenagakerjaan” tulis Buang Sudarman.

“DPR Tidak mewakili aspirasi rakyat,” kata Fahrin Akbar.

Salah satu warga juga menyebutkan jika RUU ini disahkan berarti warga telah keliru memilih wakil rakyatnya. “Kalau sampai disahkan berarti selama ini kita salah memilih wakil” ujar Arhy Gunawan. “Nggak usah memilih lagi anggota DPR, tidak memikirkan rakyat kecil,” sambung warga lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Legislasi DPR menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Setelah disetujui di tingkat satu, aturan ini akan dilanjutkan dalam pengambilan keputusann di tingkat II yaitu Rapat Paripurna yang berlangsung siang ini.

Tujuh partai menyetakan persetujuan, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Sementara itu, dua fraksi menolak RUU ini yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 jadi alasan sidang paripurna digelar hari ini. 

 “Tadi disepakati Bamus [Badan Musyawarah] karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang dipercepat,” katanya. (rnl)