INDONEWS.ID

  • Minggu, 18/10/2020 23:56 WIB
  • Pengamat: Ketika Menkominfo Bukan dari Komunikolog Tulen

  • Oleh :
    • very
Pengamat: Ketika Menkominfo Bukan dari Komunikolog Tulen
Emrus-Sihombing, Komunikolog Indonesia. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – “Kalau pemerintah bilang itu hoaks versi pemerintah, ya, berarti hoaks. Kenapa membantah lagi”?

Itulah sebuah lontaran pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang dimuat di beberapa media baru-baru ini.

Baca juga : Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan

Pernyataan Menkominfo tersebut memantik pengamat komunikasi Emrus Sihombing untuk ikut berpendapat.

“Pernyataan tersebut, katanya, berpotensi seolah memposisikan  pemerintahan sebagai penafsir tunggal dan atau pemonopoli kebenaran di ruang publik. Akibatnya, muncul berbagai pandangan yang kontra. Saya belum menemukan yang pro,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (18/10).

Baca juga : Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya

Tentu, pandangan Menteri Johnny itu tidak dikehendaki pencetus dan para pejuang demokrasi yang mengedepankan kesetaraan komunikasi pada semua konteks sosial. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden yang mengangkat menteri yang bersangkutan sangat tidak menghendaki demikian, karena mereka dipilih oleh rakyat melalui demokrasi.

“Oleh karena itu,  pernyataan tersebut sangat tidak sejalan dengan perinsip-prinsip demokrasi, yaitu salah satu di antaranya adalah bahwa pemerintah senantiasa bersama-sama dengan rakyat, berdialog dan berdialektika  kesetaraan menuju suasana komunikasi yang saling memahami satu dengan lain,” ujarnya.

Baca juga : Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78

Emrus mengatakan, lain halnya jika Menteri Komunikasi dan Informatika itu dari seorang  komunikolog tulen. Sebab, seorang komunikolog tulen selalu mengedepankan dialog dan manajemen komunikasi kesetaraan karena menguasai dan paham betul konsep dan teori komunikasi serta suasana sosial politik dalam berdialektika di ruang publik.

“Karena itu menurut saya, jabatan menteri, selain mempertimbangkan aspek politik juga mutlak harus memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang kerja kementerian. Artinya, menteri komunikasi selayaknya komunikolog tulen, yang keilmuannya linear,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Artikel Terkini
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas