Oleh: Ibrahim Peyon, Ph.D, Antropolog dan Dosen Universitas Cendrawasih, Papua
Opini, INDONEWS.ID - Sejumlah orang di media sosial ramai membahas sensus orang asli Papua yang baru diumumkan Gubernur Enembe tanggal 20 Oktober 2020 lalu.
Ada beragam tanggapan, pro dan kontra. Namun bagi saya, sensus OAP ini sangat penting untuk memastikan jumlah sisa orang Papua, meskipun saya sendiri masih meragukan validasi data sensus ini. Karena sensus ini diambil berdasarkan data base yang tersedia di kantor kependudukan, yang biasa dilakukan untuk kepentingan politik pilkada.
Basis data base kantor kependudukan itu adalah data dari desa atau kampung. Kita tahu, data kampung ini 50% data real, dan 50% data fiktif. Tetapi apakah data real atau fiktif, keduanya adalah produk dari pemerintah Indonesia sendiri.
Meski demikian, data jumlah penduduk OAP itu sangat penting dalam perjuangan Papua merdeka. Dalam beberapa penelitian, seperti Yale University, ANU University, HRC. Hongkong dan WPN Jerman, dan Keuskupan Australia melaporkan sedang terjadi genocide di West Papua. Untuk membuktikan Genocide ini kita membutuhkan data penduduk orang asli Papua.
Menurut catatan pemerintah Belanda, penduduk OAP tahun 1960 berjumlah 700. 000 orang. Jumlah tersebut hanya data perkiraan, sebenarnya jumlah penduduk asli Papua saat itu lebih banyak dari angka itu.
Mengapa? karena waktu itu, banyak suku-suku di Papua masih terisolasi dan belum dibuka seluruhnya. Misalnya orang Yali, Nduga, Mek, Korowai, suku-suku di Mamberamo, suku-suku di Waropen pedalaman, dan lain-lain.
Daerah-daerah ini baru dibuka pasca Papua dianeksasi, maka penduduk di daerah-daerah itu belum dihitung dalam angka itu. Dengan demikian, jumlah penduduk asli Papua lebih dari 700. 000 orang tersebut sebenarnya masih kurang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk asli Papua di PNG 1.000. 000 orang lebih.
Jumlah penduduk West Papua tersebut dibandingkan sensus penduduk asli Papua pada tahun 2000, sebanyak 1.460.846 jiwa, maka dalam tempo 39 tahun (1960-2000), penduduk asli Papua bertambah hanya 760.846 jiwa.
Kita komparasikan, angka populasi tahun 1960 itu dengan perkembangan penduduk Orang Asli Papua tahun 2020 ini-- antara West Papua dengan PNG, maka penduduk di PNG tahun 1969 adalah 1.000.000 orang, dan penduduk PNG sekarang tahun 2020 ini sudah mencapai 8.947,024 Juta orang.
Bila kita ikuti pertumbuhan populasi PNG tiap periode sensus selalu meningkat: sensus 1980 ialah 2,978,057 penduduk, sensus 1990 sebanyak 3,582,333 penduduk, sensus 2000 sebanyak 5,171,548 penduduk, dan sensus 2011 meningkat 7,254,442 penduduk dan populasi PNG tahun 2020 sudah mencapai 8.947,024 penduduk, maka tahun 2021 ditaksir mencapai 9-10 juta orang.
Sementara Orang Asli Papua (West Papua) tahun 1960 adalah 700.000 (tujuh ratus ribu), dan sensus tahun 2000 bertumbuh hanya 1.460.846 jiwa, tetapi sensus OAP secara detail sejak 1960 hingga 2019 tidak ada.
Pemerintah Indonesia menyembunyikan karena takut proyek gonocidenya terbonggar. Sedang penduduk OAP tahun 2020 ini 2,3 juta (dua juta tiga ratus ribu) yang dilakukan baru saja diumumkan oleh Gubernur Lukas Enembe pada 20 Oktober 2020 lalu. Maka ditambah dengan Provinsi Papua Barat ditaksir tidak lebih dari 3 juta penduduk OAP pada akhir tahun 2020 ini.
Perbandingan antara Papua New Guinea (PNG) dengan West Papua (dua Provinsi), PNG telah mengalami pertumbuhan penduduk 7,9 juta penduduk selama 58 tahun, sedang West Papua mengalami penurunan dan pertumbuhan hanya 2,3 juta penduduk selama jangka waktu 58 tahun. Maka West Papua telah mengalami kehilangan atau depopulasi 6 juta Orang Asli Papua (OAP), bila dibandingkan dengan penduduk PNG tahun 2020 tersebut.
Dengan demikian, 6 juta OAP ini hilang di tangan pemerintah Indonesia (NKRI), maka Genocide di Papua Barat adalah fakta yang harus dipublikasikan di seluruh dunia.
Selama ini, para pejuang Papua memakai angka genocide 500 ribu orang, tetapi sensus penduduk Orang Asli Papua 2020 ini membuktikan kita telah kehilangan 6 juta orang asli Papua. Untuk itu, angka ini harus dikampanyekan di seluruh dunia.*
*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi indonews.id.