Jakarta, INDONEWS.ID - Penolakan warga terhadap pembangunan sarana dan prasarana di Loh Buaya, Pulau Rinca, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur sudah berlangsung lama.
Kekhawatiran bahwa sentuhan modernitas terhadap kawasan yang menjadi hunian bagi satwa purba itu dapat merusak ekosistem yang sudah terbentuk berjuta-juta tahun juga penghidupan warga setempat.
Kekhawatiran seperti ini bukan hal baru, puluhan tahun orang-orang yang mencintai kawasan ini menyuarakan kecintaan mereka. Suara akar rumput itu semakin ramai setelah viralnya foto seekor komodo (Varanus komodoensis) dalam posisi menghadang truk bermuatan material bangunan beredar di media sosial.
Drone Emprit, platform analisis media sosial, mencatat pembicaraan dengan kata kunci komodo dan #savekomodo ramai sejak 25 Oktober hingga puncaknya 26 Oktober. Pembicaraan di Twitter mencapai 191.000 mention, Instagram 2.100 unggahan dengan total 17.400 komentar, dan media daring 3.000 mention. Pembicaraan mulai berangsur-angsur turun pada 27 Oktober.
Social Network Analysis memetakan satu kluster besar berisi penolakan. Tagar paling banyak dalam kluster itu antara lain #savekomodo, #SaveKomodoNow, #savepulaukomodo, dan #SelamatkanKomodo.
Kekhawatiran jamahan modernitas akan merusak ekosistem Taman Nasional Komodo sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pemberitaan Kompas mencatat kekhawatiran-kekhawatiran itu di rentang waktu tahun 1968 hingga akhir tahun 1970-an.
Effendy A Sumardja dalam Seminar tentang Komodo, Kompas (21/9/1968), misalnya, meminta perlunya pengawasan yang ketat terhadap daerah habitat komodo termasuk binatang lain, seperti babi dan rusa, karena merupakan makanannya.
Sementara tiga sarjana Amerika Serikat, kurator herpetologi dari New York Zoological Society Dr F Wayne King, Prof Dr Bryan K MacNab, dan Prof Dr Walter Auffenberg dari University of Florida, seusai melakukan penyelidikan komodo menyatakan bahwa komodo penting bagi perlindungan serta pengawetan alam. Tulis Kompas edisi (30/5/1970).
Bahkan tim TV Jepang datang ke NTT untuk memfilmkan komodo dan kehidupannya. Film The Last Dragon on the Earth bertujuan sebagai aksi mempertahankan alam. Kala itu, Jepang gencar mengampanyekan pencinta alam, mempertahankan keaslian alam dari modernisasi teknologi yang diyakini merusak, tulis Kompas edisi (9/8/1972).
Kepala Proyek Perlindungan Alam Komodo G Tonggo kepada Kompas (15/11/1977) mengatakan, apabila prasarana untuk pengembangan pariwisata perlu dibangun, komodo sendiri harus bebas dari jamahan yang mengubah alamnya.
Ia menanggapi rencana menjadikan Pulau Komodo sebagai Taman Wisata Nasional disponsori UNDP. Menurut dia, komodo amat peka terhadap setiap perubahan lingkungan. Ia khawatir polusi dan suara gaduh pesawat mengganggu kehidupan binatang tersebut.
Untuk pembangunan Taman Wisata Nasional di Pulau Komodo, Flores Barat, NTT, hanya dapat digunakan tanah seluas 5.000 hektar. Selebihnya harus diberi perlindungan intensif agar kelestarian kehidupan komodo tidak terganggu. Suara mereka masih terekam dalam catatan media massa, dulu, sekarang, dan nanti jika mereka tetap mencintai komodo.
Sebelumnya koalisi warga dari Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat mengeluarkan pernyataan sikap bersama di Labuan Bajo pada 6 Agustus. Unsur warga, pelaku wisata, dan konservasi menolak pembangunan sarana dan prasarana serta izin investasi di Taman Nasional Komodo.
Perwakilan Formapp, Aloysius Suhartim Karya, dalam pernyataan sikap bersama mengingatkan belum ada jawaban dari otoritas terhadap penolakan warga.
Warga tidak setuju adanya pembangunan geopark di kawasan Loh Buaya karena bertentangan dengan kawasan konservasi. Apalagi pembangunan dengan beton berpotensi merusak bentang alam kawasan sebagaimana ketentuan model pembangunan dalam kawasan taman nasional yang tidak boleh mengubah bentang alam setempat.
Di sisi lain, warga menolak pembangunan sumur bor sebagai bagian dari geopark karena potensi matinya sumber-sumber mata air satwa dan tumbuhan di kawasan dan sekitarnya. Model pembangunan seperti itu tidak sesuai pariwisata berbasis alam sebagai jualan utama pariwisata Labuan Bajo di mata internasional.
Oleh karena itu, warga meminta penghentian pembangunan sarana dan prasarana, keterbukaan informasi kepada publik, konsultasi publik, serta partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan konservasi ataupun pariwisata. Sebab, alih fungsi dan privatisasi kawasan tidak sejalan dengan upaya konservasi sebagai bentuk investasi jangka panjang merawat alam dan isinya yang jadi magnet pariwisata Flores.
Greg Afioma, perwakilan warga dari lembaga penelitian dan advokasi Sunspirit for Justice and Peace, menuturkan, ”Jurassic Park” menambah catatan buruk pengelolaan konservasi dan pariwisata karena berbahaya bagi ekosistem.
”Ekosistem” merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam; komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama habitatnya; dan keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.
”Ekosistem di Taman Nasional Komodo memberikan pengetahuan dan manfaat ekonomi. Jangan sampai Jurassic Park jadi kebijakan kontraproduktif untuk konservasi dan pariwisata,” ujar Greg, Rabu (28/10/2020).
Menurut dia, material beton yang menutup bentang alam akan mengganggu rantai makanan kawasan. Sebab, komodo memburu rusa, babi, dan kerbau ketika hendak turun untuk makan dan minum. Komodo menghafal pola waktu turun makan dan minum mangsanya sehingga akan menunggu di sekitar situ.
”Rusa, babi, dan kerbau tidak ke sana karena tempat interaksi terganggu adanya bangunan. Otomatis komodo tidak ke sana karena tidak ada makanan,” ucapnya.
Situasi itu akan berimbas pada warga setempat. Greg mengatakan, saat ini ruang gerak warga terbatas karena status taman nasional sebagai kawasan konservasi. Warga beradaptasi seperti tidak boleh mengambil hasil hutan dan menangkap ikan dalam pengawasan hingga rumah tidak boleh beratap seng.
Penduduk dalam kawasan pun beralih kerja ke sektor pariwisata dengan menjual cendera mata, bekerja sebagai kru kapal, pemandu wisata, dan agen perjalanan. Lantas, pembangunan sarana dan prasarana serta masuknya investor justru akan menyulitkan warga lewat wisata premium Jurassic Park dengan potensi mengganggu ekosistem setempat.*