Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri terus membantu tugas KPU dalam menyukseskan Pilkada serentak 2020. Salah satunya melalui upaya meningkatkan perekaman e-KTP sebagai syarat untuk memilih bagi masyarakat.
Menurut Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, perekamane-KTP tahun tahun ini mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini tentu membantu tugas penyelenggara Pilkada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih calon bupati dan wakil bupati.
"Saya sudah 6 kali membantu KPU untuk menyiapkan DP4, kemudian sampai kepada pemutakhiran agar menjadi Data Pemilih Tetap (DPT). Ini dikaitkan dengan cakupan perekaman KTP-el yang terus meningkat sejak tahun 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020 pada saat Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pilkada," kata Zudan secara virtual dari Jakarta dalam Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih di Yogyakarta, Rabu (4/11/2020) malam yang lalu.
Dirjen Zudan menguraikan, pada pileg pilpres 2014 cakupan perekaman baru mencapai 82 persen. Saat itu terdapat Pilkada yang berlangsung sukses pada 2015 terkait dengan data pemilih dan KTP-el.
"Persentase perekaman terus meningkat seiring perjalanan waktu, pada 2017 saat saya menjadi pejabat gubernur di Gorontalo, cakupan perekaman KTP-el naik 11 persen, menjadi 93 persen. Selanjutnya pada 2018 perekaman KTP-el naik lagi menjadi 97,21 persen," jelasnya.
Hingga Juni 2020 cakupan perekaman KTP-el sudah mencapai 98 persen, Pilkada 2020 yang mensyaratkan untuk memilih dengan KTP- el, cakupan perekaman sudah tertinggi dalam sejarah pilkada yaitu 98%.
Dirjen Dukcapil ini optimistis sampai akhir tahun pada Desember 2020 nanti cakupan perekaman akan lebih dari 98,5 persen.
Guru besar Hukum Administrasi ini pun melihat analisis KPU tentang cakupan jumlah penduduk yang belum merekam data KTP-el sebagaimana yang disampaikan Komisioner KPU Viryan Aziz beberapa waktu lalu.
Saat pertama kali dipublish, Viryan menyebutkan ada lebih 20 juta penduduk yang belum merekam data KTP-el, sehingga berpotensi tidak bisa mencoblos.
"Selanjut data tersebut diperbaiki oleh KPU, menjadi tinggal 2,7 juta penduduk yang belum merekam datanya. Nah, angka ini sesuai dengan prediksi Dukcapil bahwa 2 persen penduduk yang belum merekam data KTP-el itu tidak akan lebih dari 3 juta jiwa," kata Dirjen Zudan.
Makanya kepada pihak KPU, Dirjen Dukcapil meminta agar diberikan data DPT yang sudah ditetapkan untuk disandingkan dengan data dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
"Siapa tahu yang mengaku belum merekam itu setelah disisir lagi jumlahnya makin berkurang. Kita akan verifikasi, dicek lagi dengan data base kependudukan Dukcapil di daerah. Untuk itu kepada KPU kami mohon diberikan data balikan," tutupnya.*