INDONEWS.ID

  • Rabu, 25/11/2020 09:59 WIB
  • KPK Konfirmasi Penangkapan Menteri KKP, Edhy Prabowo

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
KPK Konfirmasi Penangkapan Menteri KKP, Edhy Prabowo
Menteri KKP Edhy Prabowo (Foto: dok KKP)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten pada Rabu dini hari.

"Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya di Jakarta.

Baca juga : Ketua KPK: Hari Anak Nasional Momentum Bentengi Penerus Bangsa dengan Nilai Antikorupsi

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Edhy ditangkap setelah pulang perjalanan dari Amerika Serikat pada pukul 01.23 dini hari di Bandara Soekarno-Hatta

Edhy bersama beberapa orang lainnya yang ditangkap sudah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Baca juga : PB PMII Dorong Erick Thohir Lapor 159 Dugaan Korupsi di BUMN ke KPK

Namun, KPK belum memberikan informasi detil terkait kasus apa sehingga pihaknya menangkap Edhy.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak-pihak tersebut.

Baca juga : Bakal Diperiksa KPK, Intip Seberapa Kayanya Anies Baswedan

Melansir Tempo, Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap KPK pada Rabu dini hari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddy atas dugaan korupsi ekspor benih losbter.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi pernah menanggapi adanya dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor bibit bening lobster (BBL) yang tengah diteliti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Andreau mengatakan KKP tidak pernah melakukan penunjukan terhadap perusahaan logistik tertentu.
“Kesepakatan terkait perusahaan logistik dengan eksportir merupakan kesepakatan dari Pelobi (Perkumpulan Lobster Indonesia), yaitu perkumpulan yang mewadahi perusahaan-perusahaan eksportir,” ujar Andreau saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 November 2020.

Penelitian KPPU sebelumnya berangkat dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri BBL. Asosiasi menyatakan eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik.

Titiknya pun diatur melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perbuatan ini disinyalir membuat tarif ekspor menjadi mahal.

Andreau mengatakan, sejak Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur ekspor bibit lobster terbit, KKP mendata sudah ada beberapa perusahaan logistik yang tertarik menawarkan jasa pengiriman.*

Artikel Terkait
Ketua KPK: Hari Anak Nasional Momentum Bentengi Penerus Bangsa dengan Nilai Antikorupsi
PB PMII Dorong Erick Thohir Lapor 159 Dugaan Korupsi di BUMN ke KPK
Bakal Diperiksa KPK, Intip Seberapa Kayanya Anies Baswedan
Artikel Terkini
Menghilangkan Akun, Video dan Postingan Kritik Masalah Rasisme Adalah Kejahatan Memupuk Rasisme
Pelajar Kaur Susah Sinyal Belajar Online, Najamjudin: Pemerintah Harus Ambil Solusi
GMNI NTT Minta Pemerintah Daerah Evaluasi Rumah Sakit dan Satgas Covid-19
Ini Analisis Rizal Ramli Terkait Rusaknya Sistem Pertanian yang Sebelumnya Pernah Bagus
Sekda Michael Rooney Beberkan Persiapan Kabupaten Mimika Jelang Pergelaran PON XX Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas