INDONEWS.ID

  • Selasa, 01/12/2020 20:30 WIB
  • Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banjar Saeful Akbar Diperiksa KPK

  • Oleh :
    • Ronald
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banjar Saeful Akbar Diperiksa KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto : Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 4 saksi terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pekerjaan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA 2012 hingga 2017). Salah satu yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi adalah eks Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar pada 2010, Saeful Akbar.

“Hari Selasa (1/12) ini, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta untuk perkara dugaan TPK terkait proyek Pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 ke KPK

Selain Saeful, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya yaitu Direktur PT Sentosa Ultra Gasindo Prima, Uu Kusnahendar; Pengurus CV Citra Sarana, O. Yogiswara; dan pihak swasta, Romy Syahrial. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan .

KPK hingga saat ini untuk sementara belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus di Kota Banjar tersebut.

Baca juga : KPK Panggil 2 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes

Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan. hal ini dilakukan guna mengurangi resiko para tersangka kabur atau melarikan diri. (rnl)

Baca juga : Hasto Kristiyanto Sebut Pemanggilan Ribka Tjiptaning sebagai Kriminalisasi
Artikel Terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 ke KPK
KPK Panggil 2 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes
Hasto Kristiyanto Sebut Pemanggilan Ribka Tjiptaning sebagai Kriminalisasi
Artikel Terkini
UU DKJ Disahkan, Fahira Idris Soroti Pentingnya Dana Abadi Kebudayaan
Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Tekankan Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
Pataka 83 Gelar Halal bi Halal, Silaturahmi sekaligus Temu Kangen
Pertemuan Menko Airlangga Meminta dengan Menteri Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris
Inggris Memberikan Dukungan dan Berbagai Pengalaman dengan Indonesia untuk Bergabung Ke CPTPP
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas