Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan beberapa alasan pentingnya menggabungkan data UMKM, termasuk yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/PNM.
Erick mengatakan tujuan sinergi tersebut tentunya untuk mendorong pengusaha kecil untuk naik kelas, UMKM yang semula tidak bankable bisa masuk kategori layak mendapatkan kredit perbankan.
"Pembiayaan ultra mikro juga sama, menggabungkan satu data UMKM dengan upaya kita, pengusaha kecil naik kelas. Ultra mikro yang tadinya tidak bankable, naik kelas jadi bankable. Yang tadinya pinjaman Rp 2 juta karena track record bagus akhirnya mendapatkan pinjaman Rp 50 juta. Hal-hal ini kita gabungkan dan efisienkan," kata Erick dalam Indonesia Digital Conference 2020, Rabu (16/12/2020).
Selain itu, bunga kredit juga menjadi alasan Erick dengan adanya sinergi BRI-PNM-Pegadaian.
"Salah satu yang kita tekankan di sini adalah bunga. Jangan sampai [pengusaha] yang kecil dapat bunga mahal, yang besar dapat bunga murah karena struktur keuangannya. Contoh, PNM ketika menerbitkan untuk kebutuhan dananya mungkin [kasih] 9 persen, tapi BRI dengan market besar pinjamannya 3 persen," ungkap Erick.
Sebab itu, diharapkan ke depan Bank BRI yang berskala besar bisa membantu kapasitas PNM, sehingga nasabah dari pengusaha usaha kecil mendapatkan bunga atau sistem bagi hasil yang baik.
"Jangan kita ini berat ke yang kaya-kaya, tapi yang miskin pembiayaan yang lebih mahal," tambahnya.
"Dengan jalan tol sudah tembus dari Palembang ke Lampung, peningkatan hampir 40 persen. Karena itu mau tidak mau peningkatan pelayanan dengan sistem online sekarang sangat memudahkan, yang tadinya antreannyaa 60 jam sekarang bisa gak usah ngantre lagi. Sudah tahu jam berapa harus datang, nunggu berapa lama, kapasitas kapalnya ada atau tidak. Hal-hal ini sudah terjadi," sambungnya.
Tak hanya itu, Erick juga menyinggung soal pengadaan barang dengan nominal tertentu yang khusus akan menjadi ceruk pasar bagi UMKM, tak lagi digarap BUMN.
"Saya sudah keluarkan Permen [Peraturan Menteri], tidak boleh ada pengadaan barang di atas Rp 50 juta, Rp 250 juta, tidak boleh [digarap perusahaan BUMN]. Ini untuk UMKM sekarang. Ini beda dengan tahun 1998, UMKM yang bisa jadi backbone, bisa keluar [dari krisis saat itu], tapi dengan Covid saat ini, UMKM susah, karena itu keberpihakan BUMN ke UMKM harus terjadi," pungkasnya.
Adapun khusus untuk Bank BRI, Erick mengatakan, BUMN tersebut sudah meluncurkan Pasarid, salah satu program Bank BRI yang diyakini akan menjadi alternatif pola bertransaksi yang sangat solutif bagi konsumen dan BRI.
"Sama ini juga kita bicara pedagang besar, kecil, harian yang aksesnya terbatas. Bahkan butuh modal, ini juga kita sinergikan. Hal-hal ini digitalisasi yang ada di BUMN tidak hanya meningkatkan competitiveness di BUMN sendiri, tapi meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan juga memastikan keberpihakan ke yang kecil dan terus mendukung program pemerintah," lanjut Ercik.
"BUM sendiri selain harus berbisnis, memberikan dividen yang besar ke pemerintah, tapi tidak lupa meningkatkan pelayanan public services-nya, karena kita lokomotif pertumbuhan ekonomi," tegas Erick.
"Bantuan BUMN ke permodalan, subsidi bunga sudah kita jalankan jauh-jauh hari, Himbara [Himpunan Bank-bank BUMN] bantu UMKM, korporasi, bunganya, cicilannya dimudahkan. Kita juga membantu banpres ke pengusaha mikro, kita support, jaminan kredit juga kita lakukan," urai Erick.
"Kita tingkatkan pembiayaan UMKM, melalui bagaimana sinergitas Himbara dan PNM," tambahnya.
Sebelumnya, dalam forum CNBC Indonesia Award 2020 10 Desember lalu, Erick Thohir menyatakan ada 2 aksi korporasi BUMN pada 2021. Aksi korporasi ini bisa menjadi merupakan yang terbesar sepanjang sejarah BUMN di Indonesia.*(CNBC)