Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua DPP PKB Faisol Riza membuat pengakuan yang menguncang publik terkait program vaksinasi yang mulai digalakkan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia akan segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 gratis bagi warganya, setelah pengumuman langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang menggemparkan adalah ketika Faisol menyinggung soal informasi penolakan Menteri Kesehatan sebelumnya Terawan Agus Putranto menandatangani pembelian vaksin AstraZeneca dikaitkan dengan reshuffle menteri beberapa waktu lalu.
Awalnya, Faisol Riza berbicara mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Maju di mana Terawan pada akhirnya digantikan Budi Gunadi Sadikin. Faisol menilai reshuffle Menkes bisa membuat kerja penanganan COVID-19 di RI lebih praktiks.
"Perubahan Menkes dengan Budi Sadikin mungkin ini lebih praktis menurut saya," kata Faisol Riza, seperti diberitakan Detik.com, Selasa (29/12/2020).
Faisol menuturkan, Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN. Faisol yang merupakan Ketua Komisi VI DPR paham betul kinerja Budi Sadikin karena sempat bermitra langsung.
"Karena sebagai Wamen BUMN bisa bikin beberapa bulan terakhir memang berkecimpung sangat dalam (dalam) urusan penanganan COVID. Menyediakan Wisma Atlet, misalnya, membangun rumah sakit modular, membangun konsolidasi rumah sakit BUMN dari 70 rumah sakit dalam satu induk di mana IHC menjadi leading company-nya," kata dia.
Masih dalam konteks menjabarkan kinerja Budi Sadikin sebagai Wamen BUMN, Faisol Riza lantas bicara upaya pembelian vaksin. Dia menyebut ada kegagalan dalam upaya pembelian vaksin karena Menkes sebelumnya menolak membubuhkan tanda tangan.
"Kemudian upaya melakukan pembelian vaksin, baik Sinopharm, Sinovac, maupun AstraZeneca, yang kabarnya gagal karena menteri... Menteri Kesehatan sebelumnya tidak mau tanda tangan dan ini semua tentu jadi catatan," jelas Faisol Riza.
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, seperti dikutip dari siaran pers Kemenkes pada 14 Oktober 2020, menandatangani letter of intent (LoI) antara Kemenkes RI dan AstraZeneca tentang kerja sama pengadaan vaksin. Indonesia menyatakan permintaan akan kandidat vaksin dari AstraZeneca untuk pengadaan sebesar 100 juta dosis pada 2021.
Achmad Yurianto yang saat itu menjabat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, menegaskan Indonesia belum membuat kontrak pembelian vaksin AstraZeneca. Kemenkes masih membahas kontrak tersebut.
"Kita belum membuat kontrak pembelian karena masih dalam pembahasan berbagai pihak di Kemenkes dan tim ahli," kata Yuri saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).*