Jakarta, INDONEWS.ID -- Pilkada serentak 2020 lalu berlangsung sukses dengan menerapkan protokol kesehatan dan demokratis sesuai UU yang berlaku. Meski secara umum berjalan baik, namun muncul dugaan Pilkada tersebut masih ditandai “money politic”.
“Atas sukses tersebut, SOKSI memberi apresiasi kepada Penyelenggara Pilkada dan Pemerintah dengan harapan akan dapat berhasi lebih baik dalam penyelenggaraan berikutnya,” ujar Ketua Umum Depinas SOKSI Ir. Ali Wongso Sinaga dalam Refleksi Akhir Tahun 2020, di Jakarta, Rabu (30/12). Hadir juga Plt. Sekretaris Jenderal, Ir. Riko Heryanto.
Dalam kaitan hasil Pilkada 2020, SOKSI, kata Ali, sebagai salah satu ormas pendiri Partai GOLKAR, turut mengapresiasi kepercayaan rakyat atas pencapaian kemenangan Partai GOLKAR dalam PILKADA Tahun 2020.
Kemenangan itu, menurut Ali, merupakan prestasi kepemimpinan Ketua Umum Partai GOLKAR hasil MUNAS X Partai GOLKAR tahun 2019, Airlangga Hartarto, bersama segenap kader Partai GOLKAR termasuk para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih beserta para koalisi.
“SOKSI menaruh kepercayaan dan harapan kepada seluruh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, agar sesegeranya kelak dalam masa lima tahun jabatannya, dapat membuktikan bahwa rakyat tidak salah pilih, tetapi telah memilih pemimpin daerah yang terbaik, dalam mewujudkan putaran roda pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat sesuai harapan rakyat, untuk memajukan daerah dan bangsa,” kata Ali.
SOKSI juga menanggapi munculnya wacana di penghujung tahun 2020 ini, yang mengulangi usulan Ketua MPR RI pada November 2019 lampau, yaitu wacana perubahan masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode, terkait suksesi Pemilu 2024.
SOKSI, kata Ali, memahami wacana tersebut, namun tanpa mengurangi penghargaan terhadap seluruh pandangan dan pendapat, SOKSI memandang bahwa masa jabatan Presiden tidak perlu diubah, dengan lima pertimbangan berikut:
Pertama, SOKSI memahami bahwa secara universal, kekuasaan itu bersifat ambivalen sehingga dalam pembangunan demokrasi, masa jabatan Presiden perlu dibatasi dengan system building yang tidak didasarkan pada pendekatan kepentingan politik disaat tertentu (jangka pendek).
Kedua, SOKSI memahami agenda reformasi 1998 merupakan koreksi terhadap sistem demokrasi ketika itu sehingga kemudian mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dari “tak dibatasi” menjadi “dibatasi dua periode” sebagaimana dianut oleh banyak negara demokrasi di dunia.
Ketiga, SOKSI tidak melihat ada kepentingan nasional yang sangat urgent (urgensi) didalam kondisi nasional aktual sekarang untuk mengubah masa jabatan Presiden dari batasan dua periode yang berlaku sekarang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.
Keempat, SOKSI memandang momentum sekarang tidak tepat untuk melakukan amandemen UUD 1945 karena selain kondisi sosial politik yang masih belum kondusif untuk amandemen konstitusi dimana berisiko akan dapat melebar kemana-mana yang akan mengganggu persatuan bangsa dan fokus bangsa negara ini menghadapi bencana pandemi covid-19.
Kelima, SOKSI mencatat respons pernyataan Bapak Presiden Jokowi terhadap wacana perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode ini tahun 2019 lalu yang disiarkan luas oleh banyak media: “Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin cari muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi di Istana Merdeka , Senin 2 Desember 2019.
Kriteria Calon Presiden 2024
Konsisten dengan pandangan tidak perlunya perubahan batasan masa jabatan Presiden itu, maka dalam suksesi kepemimpinan nasional pada PEMILU 2024, SOKSI menangkap aspirasi masyarakat dan memahami bahwa Indonesia membutuhkan sosok seorang Presiden 20242029 seperti Presiden Jokowi karena dinilai sangat baik untuk bangsa negara ini.
Atau dengan kata lain sosok Presiden yang terpercaya bisa melanjutkan kinerja dan arah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi.
“Jadi untuk kepentingan nasional dalam suksesi Pemilu 2024, SOKSI berpandangan, Indonesia butuh Presiden RI 2024-2029 dengan kriteria: ‘negarawan yang memiliki integritas, kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang sudah teruji dan terpercaya dalam skala nasional dan global, serta memiliki kesamaan pola pikir dan visi serta keberanian yang teruji untuk melanjutkan kinerja dan arah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi melalui percepatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, mewujudkan Indonesia sebagai bangsa negara yang semakin kuat dan maju ditengah derasnya arus globalisasi’,” ujar Ali.
SOKSI percaya pada waktunya akan muncul pemimpin bangsa yang memenuhi kriteria kepentingan nasional tersebut.
Dalam kaitan itu, Partai GOLKAR sebagai salah satu partai politik besar memiliki banyak kader negarawan yang berkapasitas, baik oleh karena ideologi politiknya adalah ‘politik negara’ maupun karena faktor kapasitas kadernya dan pengalaman partainya, maka tanpa mengurangi fokus perhatian dan kerja keras dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional kedepan, SOKSI berharap kepada Partai GOLKAR mengantisipasi persiapan Calon Presiden RI 2024-2029 sesuai kriteria kepentingan nasional itu.
“SOKSI mencermati fakta bahwa kader Partai GOLKAR yang memiliki track record terbaik memenuhi kriteria kepentingan nasional tersebut, adalah Bapak Menko Perekonomian RI, yang juga adalah Ketua Umum Partai GOLKAR, Bapak Airlangga Hartarto, oleh karena itu Dewan Pimpinan Nasional SOKSI akan meminta Bapak Airlangga Hartarto untuk bersedia menjadi Calon Presiden RI diusung oleh Partai GOLKAR pada waktunya kelak menjelang Pemilu 2024,” pungkasnya. (Very)