Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota DPD RI dr.Jihan Nurlela memberikan perhatian serius terhadap angka kematian tenaga kesehatan termasuk dokter di Indonesia selama masa Pandemi. Data kematian tenaga kesehatan di Indonesia termasuk tinggi dibanding negara lain. Hingga Januari 2021 tercatat sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan termasuk dokter berpulang,
Menyikapi hal ini, senator asal Lampung dr. Jihan Nurlela memberikan catatan khusus kepada pemerintah. Menurut Jihan Nurlela, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap penanganan Covid-19 terutama bagi keselamatan tenaga kesehatan di seluruh di Indonesia.
"600 tenaga kesehatan termasuk dokter meninggal, pertama hal ini tentu berkaitan dengan infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi di rumah sakit). Ini harus jadi perhatian serius bagi pemerintah, termasuk dalam mengatur atau mengawasi jam kerja dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Termasuk berikanlah perhatian yang lebih seperti fasilitasi-fasilitas yang bisa meningkatkan imun. Dan yang penting jangan sampai ada tenaga kesehatan yang kesusahan mendapatkan fasilitas kesehatan. kalau perlu buatkan badan perlindungan Tenakes," kata Jihan dalam keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Rabu,(27/01/2021)
Selain itu, dr. Jihan juga merekomendasikan kepada pemerintah melalui kementrian tenaga kerja agar memberikan intensif khusus kepada tenaga kesehatan termasuk tenaga pendukungnya seperti sopir, cleaning servis, dan lainnya.
"Kedua, agar menkes merekomendasikan kepada kementrian terkait seperti kementrian tenaga kerja untuk memberikan insentif terhadap tenaga-tenaga pendukung fasilitas kesehatan seperti sopir ambulance, cleaning service RS, dan lainnya,” tandasnya.
dr. Jihan mengakui, sebagai politisi berlatarbelakang dokter, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan tenaga pendukungnya perlu diperhatikan.
"Ketiga, mendesak kemenkes agar memperhatikan TKS kesehatan (honorer) baik itu bidan, perawat ataupun Tenakes lainnya. Karena kesejahteraan masih jauh dari layak dibanding dengan beban kerja yang berat. Paling tidak berikan insentif dari pusat seperti yang dilakukan kemendikbud kepada guru honorer,” paparnya.
Komite III DPD RI sendiri salah satunya membidangi kesehatan. Karena itu, catatan ini juga disampaikan melalui rekomendasi Komite III DPD RI kepada pemerintah.
"Secara umum rekomendasi komite III, juga mendesak percepatan vaksinasi kepada masyarakat agar lekas tercapai herd imunity dan program vaksinasi berjalan dengan efektif,” pungkasnya.*