INDONEWS.ID

  • Kamis, 04/02/2021 17:28 WIB
  • Terancam Gulung Tikar, Stafsus Mendagri: OMS Perlu Refocussing Program

  • Oleh :
    • very
Terancam Gulung Tikar, Stafsus Mendagri: OMS Perlu Refocussing Program
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. (Foto:Republika.co.id)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Survei yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang memotret kelangsungan hidup Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di masa Pandemi COVID-19 mengungapkan fakta mengejutkan. Survei menunjukkan sebanyak 72 persen Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengalami masalah dari segi keuangan akibat dan sebanyak 23 persen berada dalam fase kritis, yang mengakibatkan mereka kemungkinan tidak dapat bertahan dalam jangka waktu lama.

Menurut survei yang diluncurkan hari ini (04/02/2021) melalui webinar bertajuk “Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil dan Layanan Kesehatan Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Warga",   OMS yang paling banyak terpapar adalah yang beroperasi di Sumatera, diikuti oleh OMS di kawasan Indonesia Timur (Bali, Nusra dan Papua). Berdasarkan isu area kerja yaitu sektor toleransi (52 persen) dan lingkungan (44 persen) menjadi area kerja yang paling terdampak.

Baca juga : Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya

Menanggapi hasil survei ini, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan OMS perlu melakukan refocussing program dengan menyesuaikan diri terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dewasa ini.

"Tantangan kita dewasa ini adalah pandemi COVID-19. Fokus program OMS juga harus diubah ke arah penanganan COVID-19, baik dalam menangani dampaknya, dalam melakukan evaluasi maupun memberikan pendampingan terhadap kepemimpinan di daerah. Perlu ditingkatkan kerja kolaboratif dengan berusaha memahami masalah yang dihadapi pemerintah dan turut berperan serta merumuskan kebijakan," kata Kastorius, yang tampil sebagai salah seorang penanggap pada webinar tersebut.

Baca juga : Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78

Selain Kastorius, turut menanggapi hasil survei tersebut adalah Slamet Soedarsono, Deputi Polhukam Kementerian PPN/Bappenas, Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, dengan moderator Meuthia Ganie Rochman, sosiolog UI.

Kastorius yang disertasi doktor Sosiologinya memotret tentang gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, mengatakan prihatin dan bersimpati atas kesulitan yang dihadapi oleh OMS seperti yang terungkap dalam survei. Namun di sisi lain, ia melihat seharusnya fase kritis yang dihadapi oleh OMS tidak perlu terjadi apabila dapat tercipta kolaborasi antara OMS dengan pemerintah dalam menangani COVID-19.

Baca juga : Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum

"Disebutkan tadi bahwa ada kecenderungan OMS Indonesia masuk ke tahap fragile, karena tidak adanya program. Sementara di pihak lain pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat sipil dalam menangani pandemi COVID-19. Ada banyak program untuk vaksinasi, pemulihan ekonomi, pencegahan COVID-19. Ini yang saya mengajak OMS agar membuka diri dan proaktif membantu pemerintah dalam mengeliminir dampak COVID-19," kata Kastorius.

Kastorius mengingatkan bahwa OMS adalah salah satu fundasi kehidupan bernegara yang harus dipertahankan karena mencerminkan ketahanan bangsa. "Dalam OMS kita temukan adanya solidaritas dan idealisme. Oleh karena itu ketika survei INFID mengatakan berada di ujung tanduk, saya sedih. Harus ada governance collaborative, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah," kata dia.

Kastorius menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran yang memberikan ruang bagi OMS untuk ikut berpartisipasi dalam program-program penanganan COVID-19 di daerah.

"Ini harus dimanfaatkan. Dan saya meminta INFID untuk memantau dan melaporkan bila ada pemerintah daerah yang kurang terbuka dalam hal ini," kata Kastorius. (Very)

Artikel Terkait
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Artikel Terkini
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas