Tanah Datar, INDONEWS.ID --Tim Penilai Sumatera Barat lakukan penilaian terhadap Kabupaten Tanah Datar yang masuk enam besar tahap II penilaian dokumen RKPD dalam bidang Perencanaan pembangunan daerah tingkat Sumatra Barat.
Kedatangan Tim penilai yang dipimpin oleh wenny Sayori disambut Bupati Tanah Datar diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang Nusyirwan serta seluruh OPD dilingkungan pemda Tanahdatat di Aula Kantor Baperlitbang.
Sebelumnya Kepala Baperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah memapaparkan beberapa hal tentang, capaian pembangunan Kabupaten Tanah Datar, yaitu berdasarkan indikator makro tahun 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% di mana sedikit lebih rendah dari Provinsi dan Nasional, PDRB per kapita tahun 2019 tercatat sebesar 37,61 juta, lebih besar dari target 37,34 juta, dengan hasil capaian 101%.
Sedangkan, angka kemiskinan tahun 2020 tercatat sebesar 4,4%. dengan capaian 114% dari target 5,02%. angka ini jauh lebih baik dari provinsi 6,22% dan nasional 9,78%.
"Kabupaten Tanah Datar terus berupaya menanggulangi angka kemiskinan di tengah-tengah pandemi Covid-19, salah satu usaha yang dilakukan dengan memberikan bantuan pangan dan uang tunai sebanyak 49.204 kk,"
Kemudian tahun 2021 ini tema RKPD yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi, baru-baru ini terlaksana inovasi ekonomi pulih masyarakat berseri Pemasaran Online Lapau Tani (PO-LT).
Inovasi PO-LT bergerak di bidang pemasaran hasil pertanian masyarakat, sejalan dengan luas lahan pertanian di Tanah Datar, sebagai penyumbang PDRB terbesar sebanyak 29,75%.
Tujuan untuk memperingkas mata rantai pemasaran, meningkatkan harga jual tingkat petani dan mempermudah konsumen mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau,"
Sementara itu, tim penilai utama Winny Sayori mengatakan pola penilaian PPD tahun 2021 berbeda dari tahun sebelumnya, dari penilian tahap I enam kabupaten dan tiga kota lolos ke tahap II, dan Tanah Datar menjadi salah satunya.
"Pola penilaian sedikit berbeda, akan aspek penilian tidak berubah sama sekali, indikator PPD tahun ini, yakni proses perencanaan, pencapaian dan inovasi daerah, diharapkan sesuai dengan dokumen yang diserahkan.
Penilaian di kabupaten/kota dilaksanakan pemerintah provinsi, dengan tahap penilian RKPD/Inovasi, presentasi/wawancara dan penetapan kabupaten/kota terbaik oleh Provinsi. Tahap yang sama nantinya juga dilakukan oleh pemerintah pusat, hingga akhir penetapan daerah terbaik PPD tahun 2021. (humas-rhn) berbeda, akan aspek penilian tidak berubah sama sekali, indikator PPD tahun ini, yakni proses perencanaan, pencapaian dan inovasi daerah, diharapkan sesuai dengan dokumen yang diserahkan
Dengan tahap penilian RKPD/Inovasi, presentasi/wawancara dan penetapan kabupaten/kota terbaik oleh Provinsi. Tahap yang sama nantinya juga dilakukan oleh pemerintah pusat, hingga akhir penetapan daerah terbaik PPD tahun 2021 (M.Datuk)