Jakarta, INDONEWS.ID -- Pekan lalu hingga hari ini perbincangan tentang kebebasan menyampaikan kritik mengemuka di ruang publik. Bahkan ada yang beranggapan seolah selama ini kritik tidak berjalan. Menarik.
Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing melalui siaran pers di Jakarta, (14/2) mengatakan pada dasarnya kritik itu bertujuan menghidupkan "mesin" demokrasi dalam rangka menciptakan kebersamaan (bersama-sana) rakyat dalam semua proses pembangunan di berbagai bidang dan tingkatan.
Kritik semacam ini, katanya, didorong oleh niat baik dan murni dari pihak yang menyampikan untuk tujuan perbaikan terhadap peraturan, kebijakan, keputusan, program dan kinerja dari lembaga negara (pemerintah, DPR dan aparat penegak hukum).
“Namun hati-hati, kritik sebagai salah satu bentuk pesan komunikasi politik, bisa saja mengandung berbagai muatan politis atau agenda politik tertentu, yang boleh jadi bukan untuk perbaikan, tetapi untuk membentuk opini publik semata yang kurang menguntungkan bagi kesejahteraan bersama. Untuk itu, masyarakat harus skeptis (tidak mudah percaya) terdahap semua bentuk dan muatan pesan kritik,” ujarnya.
Emrus mengatakan, kritik semacam itu cenderung tidak menawarkan solusi dan sangat politis serta pragmatis. Bahkan kemungkinan mereka membenarkan kritiknya dengan menyampaikan pandangan, salah satunya, mengatakan bahwa kritik tidak perlu/selalu disertai solusi.
“Padahal, bisa saja yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi paripurna untuk memberi solusi, atau memang segaja tidak memberi jalan keluar terhadap suatu permasalahan untuk mewujudkan keinginannya. Inilah saya sebut kritik untuk kepentingan politis, bukan untuk perbaikan, apalagi kebersamaan,” katanya.
Biasanya, menurut Emrus, kemasan pesan kritik tersebut mengandung unsur persuasi yang propagandis untuk tujuan mewujudkan kepentingan politik yang pragmatis dari si pemrakarsa kitik itu sendiri. Karena itulah, rakyat, masyarakat, publik dan berbagai pihak harus kritis terhadap kandungan pesan kritik.
“Dari aspek komunikasi politik, pesan yang terkandung dalam kritik sangat ditentukan oleh si pemrakarsa kritik. Bahkan untuk melihat secara holistik konstruksi kritik, perlu dipahami siapa aktor dan kepentingan politiknya di balik pesan eksplisit isi kritik tersebut,” pungkasnya. (Very)