INDONEWS.ID

  • Senin, 15/02/2021 16:20 WIB
  • LaNyalla Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

  • Oleh :
    • Mancik
LaNyalla Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer
Ketua DPD RI bersama sejumlah senator dalam kunjungan kerja ke Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Papua Barat.(Foto:Dok.DPD)

Jakarta, INDONEWS.ID - Kasus pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang bertugas di SD 169 Sadar memantik keprihatinan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta agar kasus serupa tak terulang di masa mendatang.

Pada saat yang sama, LaNyalla meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Salah satu solusinya, memberikan tunjangan bagi guru honorer yang bersumber dari APBD.

Baca juga : Kemendagri Dorong Konsistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah

"Setidaknya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tunjangan daerah bagi guru honorer yang bersumber dari APBD," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021).

Senator Dapil Jawa Timur itu meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengkaji permasalahan kesejahteraan guru honorer dan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih arif.

Baca juga : Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran

Ia mengakui, honor yang diterima guru honorer memang jauh di bawah standar kelayakan. Untuk itu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

"Pasti dapat dialokasikan dana yang wajar bagi guru honorer. Pemerintah wajib memperhatikan masalah ini dan menuntaskannya dengan segera," pinta LaNyalla.

Baca juga : Pj Bupati Maybrat Hadiri Rakor Soal Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Di sisi lain, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga memberi perhatian khusus terhadap persoalan pemberian bantuan tunjangan khusus guru bukan PNS atau dana bantuan guru honorer agar benar-benar tersalurkan seutuhnya kepada mereka.

"Jangan ada pemotongan karena hak mereka sudah kecil. Saya minta persoalan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer agar benar-benar menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusinya," tegas LaNyalla.*

Artikel Terkait
Kemendagri Dorong Konsistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
Pj Bupati Maybrat Hadiri Rakor Soal Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Artikel Terkini
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tumbuh Untuk Menginspirasi: PNM Berikan Pelatihan Literasi Keuangan Digital Serta Kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Strategi Sukses dalam Mengimplementasikan HRIS di Perusahaan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas