Jakarta, INDONEWS.ID -- Saat Menlu Retno Marsudi hendak melakukan upaya terkait situasi di Myanmar, justru elemen masyarakat di Myanmar memprotesnya hingga meng-geruduk KBRI di Yangoon.
Elemen masyarakat mengkhawatirkan kehadiran Menlu sebagai pengakuan terhadap pemerintahan kudeta.
Padahal apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya dari negara sahabat Myanmar.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (26/2) mengatakan bahwa upaya ini harus tetap dilakukan namun dengan mengubah strategi.
“Sebaiknya Indonesia melakukan Backdoor Diplomacy dengan menunjuk tokoh untuk meredakan situasi di Myanmar,” ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani.
Tokoh yang pantas melakukan backdoor diplomacy tersebut, katanya, bisa Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Mantan Menlu Hassan Wirajuda.
Pasalnya, keduanya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan dan proses demokratisasi.
“Keduanya merupakan tokoh di Indonesia dan besar kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar,” ujarnya.
“Disamping itu kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional,” pungkasnya. (Very)