Jakarta, INDONEWS.ID -- Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perumahan masih belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak satu persen seperti yang diharapkan pemerintah.
"Hitungan kami dengan pembebasan PPnBM dan PPN masih 0,00 sekian persen, masih relatif kecil, jadi berat untuk mendorong katakanlah kenaikan 1 persen," katanya seperti dikutip Antara, di Jakarta, Selasa (2/3).
Hal tersebut, kata Tauhid, karena proporsi sumbangan sektor angkutan terhadap PDB hanya 1,65 persen dan real estat 2,93 persen.
Sehingga, jika dinaikkan menjadi dua kali lipat masih belum mampu mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebanyak satu persen.
"Total distribusinya 4,5 sampai 4,6 persen dari PDB. Jadi, kalau dinaikkan dua kali lipat tidak mendorong pertumbuhan ekonomi satu persen meskipun sudah ada multiplier-nya," ujarnya.
Sebenarnya, kata Tauhid, tanpa pemberian insentif PPnBM target pemerintah untuk mengembalikan utilitas penjualan mobil pada kisaran satu juta unit per tahun bisa tercapai karena penjualan mobil mulai membaik sejak Maret 2020.
"Natural growth-nya sudah membaik, tumbuh 5,4 persen pertumbuhan rata-rata per bulannya. Sangat yakin saya di 2021 bisa tercapai (satu juta unit mobil)," katanya.
Mengenai dampak dari insentif PPN properti, Tauhid tak memungkiri bahwa kebutuhan akan kepemilikan rumah mencapai tujuh hingga delapan juta unit. Namun, inflasi yang masih rendah membuktikan bahwa daya beli masyarakat juga masih relatif rendah.
Pemerintah resmi memberikan relaksasi PPnBM untuk kendaraan bermotor yang ditanggung pemerintah melalui PMK 20/2021 sebesar Rp2,99 triliun.
Sedangkan untuk insentif PPN sektor perumahan yang ditanggung melalui PMK 21/2021 adalah Rp5 triliun.
Menko Airlangga Hartarto menyebut pemberian kedua insentif tersebut bisa menambahkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,9 sampai 1 persen dengan multiplier effect-nya. (Very)