INDONEWS.ID

  • Kamis, 01/04/2021 17:30 WIB
  • KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Korupsi Proyek Covid-19

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Korupsi Proyek Covid-19
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Wakil Hengki Kurniawan (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19. Aa Umbara diduga menerima sejumlah fee dari proyek tersebut.

Selain Aa Umbara, lembaga antirasuah juga menjerat pemilik PT Jagat Dirgantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, M. Totoh Gunawan dan seorang wiraswasta bernama Andri Wibawa. Andri merupakan anak dari Aa Umbara.

Baca juga : KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja

"KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka AUS, Bupati Bandung Barat 2018-2023, AW swasta, MTG pemilik PT JDG dan CV SSGC," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Mereka bertiga diduga terlibat dalam korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Baca juga : Saut Situmorang Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidikan kasus ini dimulai sejak 26 Februari 2021. Perbuatan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, di mana Andri disebut melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Aa Umbara dijerat Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Baca juga : Duh! Ternyata Ini Penyebab Novel Baswedan Cs Disingkirkan dari KPK

Andri dan Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.*

Artikel Terkait
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Saut Situmorang Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
Duh! Ternyata Ini Penyebab Novel Baswedan Cs Disingkirkan dari KPK
Artikel Terkini
Perlu Penindakan Tegas Terhadap Kejahatan Penggunaan Alat Rapid Tes Bekas
TNI AL Selamatkan 27 ABK KM Sinar Mas yang Alami Kebakaran
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Kerap Banjir, LaNyalla Desak Proyek KIT Batang Dievaluasi
Kutuk Serangan Israel, Presiden Jokowi: Agresi Harus Dihentikan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas