Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
Menurutnya, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan para loyalisnya, disebut telah melemparkan tuduhan yang dialamatkan kepada beberapa pihak tanpa bukti.
Selain Megawati dan Jokowi, permintaan maaf itu juga perlu ditujukan kepada ketua umum pertama Partai Demokrat, Subur Budhisantoso dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Maka sudah sepantasnya SBY mendatangi satu persatu orang-orang yang pernah dibohongi dan dituduh-tuduhnya tanpa bukti. Dan itu bisa dimulai SBY dengan mendatangi dan mencium tangan Ibu Megawati Soekarnoputri, Prof. Subur Budi Santoso, Pak Joko Widodo dan Pak Yasonna Laoly," kata Saiful dalam keterangannya, Jumat (2/4/21).
Saiful pun mengungkit, pada masa lalu SBY yang masih menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, membohongi Megawati, saat menjadi Presiden. Kala itu SBY di hadapan Megawati, membantah sama sekali tidak terlibat dalam pendirian Partai Demokrat.
Kabar lain yang sudah umum diketahui masyarakat, ketika Megawati bertanya kepada sejumlah menterinya untuk pencalonan Presiden di Pemilu 2004, dan SBY menyatakan tak mengikuti kontestasi.
"(Selanjutnya) Namun ternyata dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, SBY malah mencantumkan nama dirinya sendiri bersama Ventje Rumangkang sebagai pendiri Partai Demokrat. Pernyataan SBY yang seperti itu, bukan hanya membohongi Presiden Megawati Soekarnoputri, melainkan pula telah membohongi rakyat dan seluruh kader Partai Demokrat pada khususnya," lanjut Saiful.
Saiful mengatakan, berdasarkan akta notaris pada awal pembentukan partai, sudah sangat jelas bahwa pendiri Partai Demokrat itu bukanlah hanya dua orang, melainkan 99 orang. Dan daftar pendiri tersebut, dilampirkan saat itu lewat dokumen verifikasi Partai Politik oleh KPU.
"Kalau hanya dua orang itu bukan hanya kebohongan, namun juga sebuah pelanggaran Undang-undang Partai Politik yang awalnya mengharuskan minimal 50 orang warga negara Indonesia, kemudian diubah menjadi 30 orang di masing-masing provinsi," kata Saiful.
Saiful mengatakan, dokumen dan fakta itu terang benderang. Dari 99 nama pendiri, tidak ada tercantum nama SBY.
Saiful juga menyampaikan, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah karena ada di belakang Moeldoko untuk Kongres Luar Bisa nyatanya tidak terbukti. Bahkan disebutkan pemerintah pembegal demokrasi karena tuduhan intervensi di konflik Partai Demokrat.
"Atas dasar semua itu, kami berpikir dan menyerukan agar SBY dan anak-anaknya segera mendatangi Presiden Jokowi, mendatangi Ibu Megawati, Prof. Subur, Pak Yasonna dan lain-lain untuk meminta maaf dan mencium tangannya. Meminta maaf dan mencium tangan pada orang yang kita zalimi itu suatu tradisi yang baik dan perlu dilestarikan," kata Saiful.