INDONEWS.ID

  • Rabu, 30/06/2021 17:30 WIB
  • Eks Bupati Manggarai Barat Divonis 7 Tahun Penjara dalam Kasus Rugikan Negara Rp1,3 Triliun

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Eks Bupati Manggarai Barat Divonis 7 Tahun Penjara dalam Kasus Rugikan Negara Rp1,3 Triliun
Screenshoot acara realitas Metrotv ungkap tipus muslihat pengalihan aset Negara di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT

Kupang, INDONEWS.ID - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memvonis Mantan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla 7 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi aset daerah yang merugikan negara Rp1,3 triliun.

Putusan hakim ini disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang yang dipimpin Hakim Wari Juniati. Sedangkan terdakwa Agustinus Ch Dullah mengikuti sidang itu secara virtual, Rabu, 30 Juni 2021.

Baca juga : Rp123 Triliun Anggaran Daerah Tidak terserap, Presiden Usulkan Jadi Dana Abadi

Dalam amar putusannya, hakim memvonis Agustinus Ch Dullah 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar, subsidair 3 bulan kurungan dan tidak dibebankan uang pengganti kerugian negara.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Baca juga : Hingga Akhir Tahun, Bos PNM: Kita Targetkan Penyaluran Kredit Capai Rp63 Triliun

Usai majelis hakim membacakan putusan kepada terdakwa Agustinus CH. Dula, ketua majelis hakim, Wari Juniati mengatakan jika terdakwa maupun jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan putusan ini, maka bisa mengambil upaya hukum lain seperti banding sesuai dengan waktu yang diberikan.

Terdakwa Agustinus CH. Dula melalui kuasa hukumnya, Jefri menyatakan akan mempertimbangkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang tersebut.

Baca juga : Rp93 Triliun dari Ekspor Perikanan, Ekspor ke Australia Masih Ada Hambatan

Hal senada diungkapkan JPU Kejati NTT, Herry C. Franklin. Merespon putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang, Franklin menyatakan akan mempertimbangkannya untuk melakukan banding.*

Artikel Terkait
Rp123 Triliun Anggaran Daerah Tidak terserap, Presiden Usulkan Jadi Dana Abadi
Hingga Akhir Tahun, Bos PNM: Kita Targetkan Penyaluran Kredit Capai Rp63 Triliun
Rp93 Triliun dari Ekspor Perikanan, Ekspor ke Australia Masih Ada Hambatan
Artikel Terkini
Pos Mahen Satgas Yonif 742/SWY Ajari Murid SDN Baudaok Cara Mengolah Sampah Plastik
Indonesia-Kazakhstan untuk Rampungkan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi
Prof Dr H Yulius SH MH Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung Diwawancara Ekslusif Majalah MATRA
Dorong Ekonomi Nasional Lebih Transformatif, Menko Airlangga Jalin Kerja Sama Global
PLBN Motamasin Terima Kunjungan Konsulat Timor Leste, Bahas Isu Keimigrasian Antarnegara
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas