Jakarta, INDONEWS.ID -- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta Polri untuk mengusut secara tuntas dalang dari mafia penimbunan obat ditengah pandemi COVID-19 yang mempersulit masyarakat. Hal ini bagi PB PMII, merupakan kejahatan hukum dan sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain yang dilindungi Negara.
Hal tersebut dijelaskan oleh Hasnu selaku Wakil Sekretaris Jendral Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) PB PMII Periode 2021-2024 pada Sabtu (2/7/2021) siang.
Menurut Hasnu, hal itu sebagai respon PB PMII terkait adanya sejumlah dugaan mafia dengan melakukan penimbunan obat ditengah pandemi COVID-19 yang diduga dilakukan oleh sekelompok mafiosi. Maka tugas Polri bagi PB PMII yakni mengungkap hal ini.
Kendati demikian, kata Hasnu, PB PMII mengapresiasi komitmen kinerja yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam percepatan program vaksinasi COVID-19.
Di lain sisi, jelas Hasnu, PB PMII menaruh perhatian terhadap Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo atas dugaan mafia penimbunan obat.
"PB PMII mengapresiasi instruksi yang diberikan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo kepada segenap jajarannya untuk mendirikan gerak vaksin Presisi di seluruh wilayah Kepolisian Daerah se-Indonesia,” jelas Hasnu.
Saat ini, ujar Hasnu, percepatan program vaksinasi memang menjadi konsentrasi utama demi menekan perburukan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia dan Polri bagi PB PMII turut berpartisipasi dalam upaya ini.
Dengan demikian, lanjut Hasnu, PB PMII menegaskan bahwa para Kapolda se Indonesia agar benar-benar melaksanakan instruksi Kapolri Listyo Sigit terkait percepatan program vaksinasi di Tanah Air.
Wasekjen Polhukam PB PMII itu mengatakan, saat ini negara sedang diperhadapkan dengan tiga masalah serius, pertama, sektor kesehatan, kedua, pemulihan ekonomi, ketiga, aspek kemanusian.
“Negara harus menyelesaikan ketiga persoalan tersebut secara bersamaan, tanpa harus meninggalkan salah satu dari tiga masalah tersebut,” ujar Hasnu.
Hasnu menuturkan, berdasarkan informasi yang diperoleh bidang Polhukam, bahwa kegiatan vaksinasi massal yang digelar Polri tersebut berhasil mencapai target 1 juta dosis dalam sehari, bahkan melewati target tersebut. Sehingga PB PMII mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Polri.
Dikatakan Wasekjen Polhukam PB PMII itu, di sini negara tengah betul-betul membutuhkan kesigapan semua pihak seperti Polri untuk bergandengan tangan dan bahu-membahu menekan laju pandemi demi mendukung terciptanya masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional.
PB PMII berharap Polri tentu memberi perhatian pada upaya menjamin ketersediaan kebutuhan medis seperti suplai oksigen untuk rumah sakit hingga obat-obatan bagi masyarakat yang terpapar pandemi COVID-19.
PB PMII, kata Hasnu, meminta pemerintah agar fokus juga pada ketersediaan oksigen di rumah sakit untuk perawatan penderita COVID-19.
Lebih lanjut dijelaskan, PB PMII mendukung kebijakan politik Pemerintah dengan memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan diperuntukkan bagi kebutuhan medis dan Polri mesti memastikan hal tersebut.
“PB PMII berharap Kapolri melalui Kabareskrim tidak tanggung-tanggung agar mengambil tindakan hukum secara tegas kepada siapa pun yang menaikkan harga oksigen secara tidak wajar demi keuntungan pribadi," ucap Wasekjen Polhukam PB PMII itu.
Namun demikian, PB PMII juga menyoroti agar obat-obatan seperti Ivermectin yang tengah diuji klinis oleh BPOM sebagai obat terapi pencegahan dan penyembuhan pasien COVID-19 yang belakangan terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan dan lonjakan harga obat ini untuk diusut oleh Polri, siapa mafia di balik kelangkaan obat-obatan ini.
PB PMII, kata Hasnu, mengecam setiap tindakan tak bermoral yang diduga dilakukan oleh sekelompok mafia ditengah kondisi pandemi yang memburuk seperti sekarang ini untuk dijadikan lahan memperkaya diri melalui upaya menimbun obat-obatan hingga harganya melonjak dan tak bisa diakses masyarakat umum.
Ia juga berharap, agar kader PMII se Indonesia untuk menjadi duta edukasi Indonesia dengan ikut terlibat secara aktif membantu pemerintah (satgas COVID-19) seperti edukasi bahaya penyebaran corona dengan tetap mematuhi protokol kesehatan demi mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 yang kian melonjak kembali. (*)