Kartel politik. (Foto: Ilustrasi: MNC Trijaya)
Oleh: Hasnu Ibrahim*)
Jakarta, INDONEWS.ID - Makin tepat kalau warga secara spontan menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 ini pesta para kartel politik, bukan pesta kita sebagai warga biasa. Orang-orang yang sering dipinggirkan di republiknya sendiri.
Pendapat spontan di atas ternyata terkonfirmasi dalam tulisan Edward Aspinall dan Ward Berenschot tahun 2019 lalu dalam buku Democracy for Sale: Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia.
Apakah pendapat Aspinall dan Ward masih relevan untuk didiskusikan ulang? Hemat saya, ia. Kenapa? Karena kita menjelang Pilkada serentak tahun 2024 ini di mana telah berada dalam ancaman serius “kartel politik”.
Ini benar-benar masalah serius. Situasi yang sangat mencekam bagi kita semua. Soalnya, hari-hari ini Pemilu di Indonesia semisal kayak Pilpres dan Pileg 2024 kemarin diselimuti oleh muslihat politik, perselingkuhan komunitas politik dan komunitas politik. Warga kayak kita, hanya dijadikan sebagai alat eksploitasi Mereka. Cara mereka menyasar kita sebagai warga mirip seperti temuan Aspinal dan Ward 2019 lalu.
Emangnya Aspinall dan Bard ngungkapin soal apa sih dalam penelitiannya? Mereka berdua mengupas praktik klientalisme-patronase dalam pemilu di Indonesia.
Menurut mereka, klientalisme adalah pemicu berkembangnya politik uang dan premanisme politik di Indonesia.
Klientalisme kata mereka, memberikan ruang buat patronase, vote trading (jual-beli suara), hadiah pribadi, layanan dan aktivitas tertentu, klub khusus, dan proyek-proyek ‘pork barrel’ yang tujuannya nguntungin kelompok tertentu aja.
Contoh gampangnya, mirip tuh kayak yang dibongkar dalam film dokumenter ”dirty vote” dan ”pesta oligarki” yang menyita ruang demokrasi kita. Ini lah drama politik terkotor. Warga secara telanjang menyaksikan muslihat dalam politik alias perkawinan silang antar parpol, negara, dan komunitas bisnis dalam membajak kedaulatan rakyat.
Kabarnya, di negara demokrasi itu partisipasi publik jadi prioritas biar warga bisa ikut andil dalam pemerintahan dan pembangunan. Salah satu bentuknya adalah Pemilu.
Mengapa pemilu? Karena lewat pemilu warga punya hak buat memilih dan dipilih. Hak ini terhubung dengan hak-hak lainnya kayak hak sipil, hak sosial, hak politik, hak pendidikan, hak kesehatan, hak lingkungan, hak budaya dan hak-hak dasarnya lainnya sebagai janji abadi negara atas penghormatan terhadap martabat kemanusian (human dignity).
Pemilu adalah awal dari warga untuk memberikan mandat politik bagi mereka (politisi) ke calon pejabat publik. Tapi, kenapa sih banyak yang rebutan kursi kekuasaan? Karena kursi kekuasaan itu barang yang memabukan serta menggiurkan.
Padahal, kekuasaan itu adalah sumber dalam kebajikan yang menjelma menjadi kebijakan publik. Tapi, tapi,.... itu hanya sebatas konsep, sekedar teori kata teman saya yang baru nyelesaian baca buku “Mengapa Negara Gagal: awal mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan” karya Daron dan James tahun 2014 lalu, atau hanya omon-omon belaka kata Bapak-Bapak yang kelewat jahat.
Apa penyebabnya? Ini karena negara dan partai politik gagal menjelaskan lewat tindakan nyata di lapangan politik kepada kita sebagai warga yang memberikan mereka mandat sehingga berkuasa.
Padahal, tujuan kekuasaan itu bukan cuma buat pegang jabatan, tapi juga buat bagi-bagi nilai penting ke warga seperti nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran lewat kebijakan publik yang dihasilkan.
Sialnya, ide baik tentang arti kekuasaan ini jadi rusak karena beberapa hal, semisal politisi yang cuma cari untung, membentuk dinasti politik, dan oligarki yang berakar kuat.
Lantas, apa dampak buruknya bagi kesehatan demokrasi? Pemaknaan kekuasaan itu malah jadi soal bicara popularitas dan kekayaan, mempertahankan lingkaran dekat atau `orang-orang dekat` dan memperluas kekuasaan keluarga.
Sekali lagi, ini masalah serius ! Warga harus mulai sadar. Kenapa? Masalah ini nggak cuma ada di pemerintahan pusat, tapi juga telah menjalar ke daerah-daerah di Indonesia. Untuk ngebuktiin itu semua, maka tugas warga hari-hari ini, pantau bareng-bareng Pilkada serentak 2024 mendatang sebagai pertaruhan terakhir dari optimisme publik
Walau pun, kita terlancur tegas “Pilkada bancakan para kartel politik”.
Buat warga, Pilkada 2024 ini nggak lagi dianggap sebagai proses demokrasi yang membebaskan dan menghadirkan kesejahteraan.
Sekarang, Pilkada udah berubah jadi momentum untuk ‘bisnis politik dan memperluas bisnis ekonomi’. Pilkada hanya buat bagi-bagi jabatan, area bisnis, dan pengamanan wilayah pengerukan untuk `orang kuat kuasa dan kuat modal`.
Mengapa semua ini diperlukan oleh Mereka? Ya kita balik lagi ke soal awal "karena hal itu semua demi melanggengkan kepentingan bisnis elit pusat terutama di daerah-daerah".
Sebagai warga kita pernah refleksi nggak sih, kapan ya kira-kira mereka "komunitas politik" mendiskusikan isu publik? Isu kita sebagai warga yang terabaikan dan terpinggirkan!.
Misalkan bagaimana mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kejahatan lingkungan dan kerusakan ekologis, memperbaiki demokrasi, tertib bernegara, komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, komitmen untuk mengevaluasi kebijakan dan pembangunan yang ugal-ugal kayak PSN, mengakhiri kekerasan dan represi dalam mengatasi kritik warga, berjanji untuk membuka ruang partisipasi warga dalam keputusan politik, dan mendiskusikan isu-isu pelayan publik?
Heumm ! setelah dipikir-pikir, mereka komunitas politik dan komunitas bisnis itu nggak mikir sampai ke masalah kita, penderitaan warga.
Kalau begitu, apa jawaban tegas kita sebagai warga dalam Pilkada 2024 ini? Hemat saya sih, jadikan Pilkada 2024 ini sebagai ruang “penghukuman politik” bagi politisi busuk dan parpol oligark.
Lewat cara apa? Kenali rekam jejak dan rekam prestasi si pasangan calon baik calon Bupati dan Wakil Bupati/ calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekarang, kita harus cari tahu bersama-sama, mulai lah dengan cara sederhana yakni kenalin siapa parpol pendukungnya dan lingkaran bisnis dibaliknya.
Lalu, warga boleh untuk pilah, pilih, dan pulih. Ini selemah-lemahnya perlawanan kita sebagai warga dari pada nyesal dan nyesak seumur hidup karena kita sebagai warga nggak pernah peduli dan bijak dalam berpolitik selama ini.
*) Penulis: Hasnu Ibrahim, Manajer Riset Lokataru Foundation
