Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merestui pembentukan holding BUMN Ultra Mikro dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum Holding Ultra Mikro.
Sebagaimana diketahui, holding BUMN Ultra Mikro ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM masih terus berproses.
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto membeberkan dengan adanya Holding BUMN Ultra Mikro ini, akan mempercepat visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion.
"Saat ini masih berproses. Masih akan ada permohonan persetujuan dalam RUPSLB, lalu proses financial deal sendiri. Kita berharap proses (Holding BUMN Ultra Mikro) ini berjalan lancar," kata dia dalam webinar Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook 2021, Selasa (6/7).
Menurut dia, sesuai dengan visi meningkatkan inklusi keuangan, holding ini akan percepat kesetaraan layanan terutama pengusaha yang saat ini masuk kategori unbankable dan unvisible melalui edukasi yang mereka berikan.
Jadi, secara teknis, pengusaha yang masih dalam kategori unbankable dan unvisible akan menjadi ranah PMN dan Pegadaian. Kita mereka sudah naik kelas ke level tinggi, bisa masuk ke pembiayaan perbankan yaitu ke BRI.
"Di tahap awal, kerja sama penggunaan aset-aset atau penggunaan lokasi kerja baik BRI, PMN, atau Pegadaian, ini bisa permudah akses kami bertiga kepada untech market (belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal) yang jumlahnya 30 juta masyarakat. Ini akan percepat inklusi keuangan," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan proses holding BUMN ultra mikro berjalan lancar. Bahkan menurutnya, sebentar lagi Presiden Jokowi segera menandatangani aturan resminya.
"Izin holding BUMN ultra mikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh pak presiden dalam satu hingga dua minggu ke depan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6).
Nantinya, BRI akan menjadi induk perusahaan dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dan rencana penyetoran saham dalam bentuk selain uang (Inbreng) oleh Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) BRI.
Meski begitu, rencana holding ini juga menuai kritik. Salah satunya dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri. Dia berpendapat, holding ketiga BUMN ini hanya akan membesarkan BRI.
Dengan adanya holding memang berpotensi meningkatkan penyaluran kredit ke masyarakat, terutama ke nasabah Pegadaian dan PNM. Namun, yang paling penting adalah peningkatan nilai sebab masalah UMKM bukan cuma soal kebutuhan modal.
"Jadi menurut saya holding ini mengada-ngada, justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM. Holding ini sangat parsial, soal keuangan saja yang diurus apalagi dilakukan 3 entitas yang karakternya sangat beda," katanya pada April lalu.*