Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie, kembali menyoroti kinerja pemerintah terkait penangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kali ini, ia memberikan sorotan soal anggaran penanganan yang terlalu besar, tetapi kasus Covid-19 semakin meningkat.
Menurut Jerry Massie, pemerintah saat ini telah membuang terlalu banyak uang dalam penanganan pandemi sejak munculnya wabah Covid-19 di Indonesia. Sementara, anggaran yang begitu besar, tidak muncul pada hasil kerja pemerintah soal pengendalian wabah yang ada.
"Saya nilai anggaran penanganan Covid-19 sudah di atas Rp 1.000 triliun ini sudah wasting money atau membuang uang terlalu banyak," kata Jerry Massie melalui keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Selasa,(13/7/2021)
Sejak awal pandemi, Jerry sendiri telah mengusulkan kepada pemerintah memilih lockdown dalam mengendalikan pandemi. Usulan tersebut ia sampaikan dengan alasan menghemat anggaran negara dan mempercepat pengendalian pandemi Covid-19.
"Padahal jika kita lockdown paling mentok Rp 200-300 triliun dipakai saja dana Silpa ada 300-an triliun dan anggaran kesehatan yang tertata dalam APBN hanya 20 persen serapan anggaran atau yang dipakai dari Rp. 169.7 triliun," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran yang begitu besar dalam menangani pandemi, tidak memberikan hasil apa-apa dalam penanganan pandemi Covid-19. Buktinya, kasus harian Covid-19 mencapai 40. 427 kasus per hari dan tembus 2,6 juta terpapar Covid-19.
Hubungan antara anggaran yang besar dan kasus Covid-19 yang belum berhenti ini, kata Jerry, patut dicurigai. Anggaran yang sangat besar, benar-benar digunakan dalam penanganan pandemi atau justru dikorupsi demi kepentingan pribadi pejabat pemerintahan.
"Ada pikir indikasi korupsi disana. Lebih parah peringkat kita berada pada posisi pertama di dunia penangana terburuk Covid-19.Padahal anggaran sekian banyak berbeda dengan hasilnya yang mana Indonesia mencapai 40 427 kasus perhari dan sudah tembus 2,6 juta terpapar Covid-19," tegasnya.
Pemerintah saat ini menerapkan PPKM Jawa Bali demi mengendalikan laju kasus Covid-19. Di tengah kebijakan PPKM berjalan, ada rencana menjual vaksin demi mempercepat proses vaksinasi dan mencapai Herd Immunity.
Menurut Jerry, pemerintah seharusnya belajar dari India dan Singapura. Negara-negara tersebut, memberikan vaksin gratis kepada masyarakatnya. Diberikan secara gratis karena kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara.
"Anggaran Covid-19 di Singapura saja hanya Rp 10,6 triliun dan vaksin COVID-19 gratis tapi mereka saat ini bebas corona sama seperti Vietnam dengan menggunakan metode 3T (Tracing, Testing Treatment) buntutnya mereka bebas Covid. Begitu pula pemerintah India menghabiskan sekitar US$5 miliar (sekitar Rp73 triliun) untuk menyediakan vaksin gratis," ungkap Jerry.
Kebijakan PPKM yang telah berjalan kurang lebih satu minggu, belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus harian yang masih tinggi setiap hari.
Jerry menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 ini seharusnya satu arah dan fokus. Kenyataan saat ini, pemerintah terkesan hanya sibuk mendata kasus, rapat koordinasi dan rapat kerja yang justru membuang anggaran.
"Saat ini kita terlalu banyak mendata, rapat koordonasi sampai rapat kerja membahas penyebaran Covid-19 dan juga membisniskan vaksin Covid-19. Jangan-jangan virus pun dibisniskan," kata Jerry.
Jerry sekali lagi menegaskan, pemerintah harus fokus menangani Covid-19 yang masih tinggi di tanah air. Pemerintah perlu mengendalikan TKA yang masuk saat PPKM karena justru menjadi masalah baru di tengah ancaman wabah yang belum selesai.
"Di tengah pandemi begini pikiran jangan terbelah dan bercabang. Kita tak fokus ada yang sibuk urus obat, proyek, orang asing, vaksin dibisniskan. Kita harus satu arah bukan dua arah," tutupnya.*